PARBOABOA, Jakarta – Menteri ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengingatkan agar para pelaku usaha tidak menjadikan resesi ekonomi atau penurunan keuntungan perusahaan yang digunakan sebagai alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para karyawan.
“Tentu tidak boleh isu resesi dimanfaatkan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Meskipun kita juga sudah mendengar ada perusahaan yang mengalami dampak resesi,” kata Ida usai Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR, Selasa (08/11/2022).
Ida memaparkan, pada Surat Edaran Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal. Ia menyampaikan beberapa alternatif bila perusahaan mengalami kesulitan.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja bisa dilakukan dengan mengurangi gaji atau upah serta fasilitas yang diterima oleh kalangan pekerja tingkat atas, seperti direktur dan manajer.
"Beberapa upaya yang bisa kita lakukan menghindarkan PHK antara lain, mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas. Misalnya direktur dan manajer," kata Ida.
Selanjutnya, seperti mengurangi sif, membatasi atau menghapuskan kerja lembur, mengurangi hari kerja dan jam kerja. Kemudian, meliburkan atau merumahkan pekerja atau buruh secara bergilir.
Selain itu, Ida mengatakan alternatif lainnya dengan tidak memperpanjang kontrak pekerja yang habis masa kerjanya, dan memberikan peluan pensiun dini bagi karyawan yang memenuhi syarat sesuai peraturan perusahaan.
“Ini pemilihan alternatif yang bisa digunakan untuk menekan tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK,” ucapnya.
Seperti diketahui, resesi 2023 menjadi salah satu isu yang ramai diperbincangkan masyarakat belakangan ini. Inflasi tinggi yang melanda berbagai negara membuat bank sentralnya semakin agresif menaikkan suku bunga.
Adapun pengaruh yang membuat terjadinya resesi itu dikarenakan adanya faktor dari kondisi ekonomi global, peningkatan suku bunga bank, krisis pangan, energi, dan ketidakpastian pasar dan utang.
Dampak dari resesi tersebut membuat naiknya harga kebutuhan sehari-hari termasuk makanan, pemutusan kerja, kenaikan harga pasokan energi, dan naiknya angka kemiskinan.
