PARBOABOA, Jakarta - Keputusan politikus PDIP Perjuangan, Budiman Sudjatmiko, untuk merapat ke Prabowo pada konstelasi Pilpres 2024 masih menuai perbincangan.
Apalagi, mantan aktivis '98 itu masih menjadi kader aktif PDIP. Secara etis, pilihan politik Budiman tentu memunculkan sejumlah tanda tanya publik. Mengingat, PDIP sendiri telah mendekalrasikan Ganjar Pranowo sebagai capres.
Sementara, mantan anggota DPR RI itu memilih menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres.
Budiman memang tidak menyeret nama partai PDIP dalam dukungan politiknya itu. Ia mengklaim dukungan ke Prabowo merupakan keinginan pribadi karena melihat kapasitas Prabowo yang dianggap mampu memimpin Indonesia.
Salah satu poin yang disoroti Budiman di balik dukungan politiknya adalah tantangan global yang akan dihadapi Indonesia di masa depan. Hal ini menuntut kepempipinan yang strategic yang mampu membaca tantangan dan situasi global.
"Indonesia butuh kepemimpinan yang strategic, Pak Ganjar baik, bukannya buruk ya, tapi Indonesia butuh kepemimpinan yang strategic kali ini karena situasi global," kata Budiman beberapa waktu lalu.
Isu sanksi pemecatan dari partai kembali berhembus usai dirinya menyatakan dukungan ke Prabowo. Budiman menyatakan siap bertanggung jawab atas pilihan politiknya itu.
Namun, ia mengaku sedih jika nantinya PDIP memberikan sanksi pemecatan. Bagi Budiman, PDIP adalah rumah perjuangan politik yang juga sudah sejak lama didukungnya.
"Saya tahu bahwa itu [sanksi pemecatan] sangat menyedihkan untuk saya. Saya bayangkan saja saya bisa berkaca-kaca. Dan, jika ada sanksi buat saya itu secara personal dan emosional itu mengganggu saya," kata Budiman Sudjatmiko di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Sabtu (19/8/2023).
Di sisi lain, dukungan yang diberikan ke Prabowo hendak memberi sinyal agar PDIP dan Gerindra bisa membentuk aliansi strategis di Pilpres 2024. Sehingga dengan terbentuknya aliansi kedua partai tak membuat dirinya sampai dipecat.
"Kemudian partai yakin, 'Oh, dengan kesalahan dan kekeliruannya Budiman ada benarnya juga. Kenapa tidak kita pertimbangkan untuk membangun aliansi strategis dengan Gerindra?', misal seperti itu," kata Budiman.
Meskipun mengaku sedih jika status kadernya dicabut PDIP, Budiman merasa identitasnya sebagai kader nasionalis-Sukarnois tak akan hilang. Budiman juga enggan berandai-andai soal langkah politiknya setelah PDIP benar-benar mencabut statusnya sebagai kader.
Sebelumnya, Budiman Sudjatmiko mendapat kecaman dari PDIP saat dirinya bertemu Parabowo Subianto beberapa waktu lalu sebelum deklasrasi di Semarang.
PDIP menilai, keputusan Budiman yang bertemu Prabowo dengan membawa nama pribadi memberikan indikasi pelanggaran disiplin. Apalagi, bicara soal Pilpres sebetulnya mesti membawa nama partai. Bahkan, PDIP menilai Budiman tidak memahami aturan berorganisasi.
"Jadi tidak bisa dibilang 'wah ini saya pribadi' itu tidak bisa. Dan orang sekelas Budiman Sudjatmiko masa tidak tahu berorganisasi, gimana sih," tegas Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun beberapa waktu lalu.
Jadi Buronan Orba
Saban hari, sosok yang dikenal sebagai aktivis reformasi ini memang sangat getol mengkritik rezim orde baru di bawah kendali otoritarianisme Soeharto.
Sebelum reformasi 98 bergulir, Budiman pernah membentuk PRD (Partai Rakyat Demokratik) pada tahun 1996, yang merupakan politik dengan menaungi mahasiswa hingga petani. Ia kemudian menjadi buronan orde baru saat itu.
Tak hanya itu, Budiman rupanya punya cerita masa lalu m dengan PDIP, partai yang kini membesarkan namanya sebagai seorang poltikus. Ia diduga menjadi dalang atas kerusuhan 27 Juli 1996 di Kantor PDI, Jakarta, yang dikenal dengan 'Sabtu Kelabu'.
Saat itu, Budiman bersama empat aktivis PRD lainnya ditangkap dan diinterogasi oleh aparat. Budiman kemudian divonis 13 tahun penjara dan ditahan oleh rezim Orde Baru.
Pada 10 Desember 1999 Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memberikan amnesti yang membuatnya hanya dihukum 3,5 tahun.
Keluar dari penjara, Budiman melanjutkan studi Ilmu Politik di Universitas London dan Master Hubungan Internasional di Universitas Cambridge, Inggris.
Pada akhir 2004, Budiman bergabung ke PDIP dan membentuk organisasi sayap partai, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem).
Dari sanalah pria kelahiran 10 Maret 1970 di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah itu berhasil merebut kursi DPR RI untuk dua periode, yakni pada 2009 - 2014 dan 2014-2019.
Ia terpilih menjadi anggota dewan untuk daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VIII (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap) dan berada di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria.
Editor: Andy Tandang
