PARBOABOA, Pematangsiantar - Invasi militer yang dilakukan Rusia ke Ukraina disebut oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengarah kepada kejahatan perang.
Dikutip dari kantor berita AFP, Sabtu (23/4/2022), pernyataan itu disampaikan oleh Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM) Micelle Bachelet, saat memeriksa laporan kematian warga sipil dan gempuran yang menargetkan infrastruktur sipil di wilayah Ukraina.
PBB juga merilis ringkasan laporan eksekusi mati warga sipil dan serangan yang meratakan infrastruktur sipil di Ukraina sebagai dugaan pelanggaran yang perlu diselidiki lebih lanjut.
"Pekerjaan kami sampai saat ini telah merinci cerita pelanggaran yang mengerikan terhadap warga sipil," kata Bachelet di Jenewa, Swiss, Jumat waktu setempat.
"Selama delapan pekan ini, hukum kemanusiaan internasional tidak hanya diabaikan, tapi tampaknya juga disingkirkan," ujarnya.
"Angkatan Bersenjata Rusia tanpa pandang bulu menggempur dan mengebom area-area berpenduduk, membunuh warga sipil dan menghancurkan rumah sakit, sekolah dan infrastruktur sipil lainnya, tindakan-tindakan yang mengarah pada kejahatan perang," imbuh juru bicara Komisioner Tinggi HAM PBB, Ravina Shamdasani.
Di kota Bucha, dekat ibu kota Kyiv, menurut Shamdasani, misi pemantau HAM PBB mendokumentasikan 50 warga sipil dibunuh dengan cara eksekusi mati di sana.
"Hampir setiap warga di Bucha yang berbicara dengan kolega kami memberitahu kami soal kematian kerabat, tetangga atau bahkan orang asing. Kami mengetahui lebih banyak yang perlu dilakukan untuk mengungkap apa yang terjadi di sana dan kami juga mengetahui Bucha bukan insiden terisolasi," ucapnya.
Misi PBB telah menerima lebih dari 300 tuduhan pembunuhan warga sipil di lokasi-likasi sekitar Kyiv, Chernihiv, Kharkiv dan Sumy, yang pernah dikuasai pasukan Rusia hingga awal Maret lalu.
Sejak awal invasi pada 24 Februari hingga 20 April, misi PBB mencatat dan memverifikasi bahwa 2.345 warga sipil tewas dan 2.919 warga sipil lainnya luka-luka.
"Kami tahu jumlah sebenarnya akan jauh lebih tinggi dengan kengerian yang terjadi di area-area pertempuran sengit, seperti Mariupol, terungkap," sebut Bachelet.
PBB juga menerima 75 tuduhan kekerasan seksual oleh pasukan Rusia, termasuk terhadap anak-anak.
"Pertama dan terutama, perang yang tidak masuk akal ini harus berhenti. Tapi dengan pertempuran tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda, sangat penting agar semua pihak yang berkonflik memberikan instruksi jelas kepada petempur mereka untuk secara ketat menghormati hukum kemanusiaan internasional dan hukum HAM internasional," cetus Bachelet.
Sementara itu terkait pihak Ukraina, Bachelet menyatakan Misi Pemantau HAM PBB juga menerima informasi soal dugaan penahanan sewenang-wenang oleh pasukan Ukraina atau orang-orang yang berafiliasi dengan militer Ukraina.
"Dalam beberapa kasus, kerabat tidak memiliki informasi soal di mana orang tercinta mereka, menimbulkan kekhawatiran serius soal penghilangan paksa, kepatuhan pada proses hukum, dan risiko penyiksaan dan perlakuan buruk," sebutnya.
