Prabowo Goda PDIP Berkoalisi, Pengamat: PDIP Idealnya Berdiri sebagai Oposisi

PARBOABOA, Jakarta - Manuver politik Calon Presiden terpilih, Prabowo Subianto, seakan tak terhalangi. Di tengah tingginya tensi sidang sengketa pemilu 2024, pihak Prabowo terus menggoda PDIP untuk bergabung dalam koalisi besar pemerintahannya.

Terbaru, desas-desus pertemuan antara Prabowo dengan Megawati Soekarnoputri semakin menguat, walaupun sebelumnya PDIP sudah tegas menyatakan sikap akan jadi oposisi. Wacana pertemuan kedua tokoh itu mendapat beragam komentar.

Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, misalnya, menyambut positif rencana pertemuan Prabowo Subianto, selaku Ketua Umum Gerindra, dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Gibran pun berharap pertemuan itu harus segera terlaksana. "Para pimpinan bisa saling bertemu, bersilaturahmi. Apalagi ini momen Ramadan, ya," tukas Gibran di Balai Kota Solo, Senin, 1 April 2024.

Senada dengan itu, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menyambut positif rencana tersebut.

Menurut Puan, sebagai sahabat, silaturahmi itu tidak akan pernah salah, apalagi di bulan Ramadhan.

"Insyaallah, lebaran dululah," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024.

Demikian pun, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menegaskan pihaknya terbuka untuk masyarakat Indonesia. Menurutnya, Presiden terpilih, Prabowo Subianto, merupakan seorang pribadi yang memiliki hubungan baik dengan seluruh partai.

"Beliau pemimpin seluruh rakyat Indonesia, entah memilih maupun yang tidak memilih. Itu komitmen Pak Prabowo," kata Airlangga dalam konferensi pers di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat, 29 Maret 2023.

Lebih lanjut, Airlangga menegaskan Partai Golkar selalu berkomitmen menjadi partai terbuka.

Demikian juga dengan PAN yang menyampaikan rasa gembira terhadap rencana tersebut.

"Kami berharap pertemuan tersebut akan berujung pada PDIP gabung Koalisi Indonesia Maju (KIM)," kata Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga, kepada wartawan, Sabtu, 30 Maret 2024.

Viva mengatakan, koalisi gemuk ini berdampak semakin menguatnya sikap politik di parlemen dan berdampak pada dukungan terhadap program-program pemerintah.

Selain itu, jelasnya, penyatuan ini akan dapat menambah kohesivitas sosial politik sehingga persatuan nasional semakin kuat dan integratif.

Walau demikian, partai yang dipimpin Zulkifli Hasan ini, kata Viva, tetap menghargai pilihan dan arah politik masing-masing partai.

Viva pun berharap, hubungan Prabowo dan Megawati yang sangat akrab selama ini dapat memudahkan untuk berkomunikasi, demi terwujudnya komitmen bersama dalam mengawal agenda demokrasi dan membangun peradaban Indonesia.

Sementara Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tidak mempermasalahkan rencana pertemuan kedua tokoh.

Namun, menurutnya, momentum yang paling tepat untuk pertemuan itu adalah setelah persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Lebih lanjut, Hasto menjelaskan, saat ini masih ada tahapan-tahapan politik yang sedang berjalan terkait hasil Pemilu 2024 yang lalu.

"Pertemuan itu tidak ada masalah, tapi tentu saja momentum yang tepat setelah seluruh tahapan MK dan proses hukum dilakukan oleh PDI Perjuangan," katanya di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (2/04/2024).

Hasto juga menanggapi terkait pertemuan tersebut sebagai langkah awal bagi PDIP untuk bergabung di pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Hasto, keputusan politik PDIP cukup dilihat dari rekam jejaknya.

"PDIP," jelasnya, "mau berada di dalam atau luar pemerintahan, tentu pertimbangan yang matang."

Hasto menjelaskan, karena itu, keputusan strategis akan dipertimbangkan dengan melibatkan berbagai variabel politik, ekonomi, sosial, budaya, dan suasana kebatinan rakyat.

Lantas, munculah spekulasi di masyarakat, apakah momentum pertemuan Prabowo dan Megawati menjadi gerbang masuknya PDIP ke dalam koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran?

Membaca Haluan PDIP

Menanggapi spekulasi tersebut, Analis politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menjelaskan idealnya, oposisi yang kuat dapat mengimbangi dan mengawasi seluruh kerja pemerintahan. Kondisi ideal ini tentu dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Arti kehadiran oposisi menjadi sangat penting agar ada check and balance yang bisa berjalan dengan ketat. Kerja-kerja pemerintah bisa diawasi dengan serius.

"Dipelototi, dikontrol oleh partai-partai oposisi. Cuma persoalannya, apakah partai-partai yang kalah itu mau menjadi oposisi, kan? Ini pertanyaan," jelasnya kepada PARBOABOA, Kamis (4/04/2024).

Ujang menjelaskan, terkait peluang bergabungnya PDIP dengan pemerintahan Prabowo-Gibran sangat bergantung pada keputusan Megawati. "Apakah berada di posisi oposisi atau berkoalisi.”

Keputusan Megawati, menurut Ujang, tidak bergantung pada banyaknya tokoh politik, tokoh partai yang menyetujui rencana pertemuan tersebut. Namun, keputusan Megawati, di satu sisi, pasti akan mempertimbangkan hubungannya dengan Jokowi yang semakin renggang. “Tentu saja ini sangat memberatkan.”

Walaupun, di sisi lain, pemerintahan baru yang akan dipimpin Prabowo menjadi sebuah peluang baik.

“Apalagi Prabowo dan Megawati memang tidak ada masalah, demikian pula Megawati dengan kader-kader Gerindra yang lain.”

Artinya, ketika presidennya Prabowo, jelas Ujang, maka sebenarnya pintu berkoalisi dengan Prabowo-Gibran itu mungkin saja terjadi.

Walau demikian, Ujang menyayangkan, jika PDIP akhirnya bergabung dengan koalisi. "Karena nanti tidak ada oposisi, mungkin hanya menyisakan PKS sendiri sebagai oposisi," ucapnya.

Ujang berharap, PDIP mesti berdiri sebagai oposisi. Karena secara pengalaman, PDIP ini sangat lincah dan berani sebagai oposisi.

"DNA PDIP sebagai oposisi itu sudah teruji. PDIP sudah punya daya tahan yang kuat untuk menjadi oposisi."

Hal ini, katanya, tidak lepas dari posisi PDIP yang mampu melawan pemerintahan Orde Baru dan konsisten mengkritik pemerintahan SBY. Sementara partai-partai lain, menurut Ujang, belum tentu bisa segarang PDIP sebagai oposisi.