PARBOABOA, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menghadirkan 4 Menteri Jokowi-Maruf dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres, Jumat (5/4/2024) nanti.
Keempatnya adalah Menteri sosial, Tri Rismaharini, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menko PMK, Muhadjir Effendy.
Merespons hal itu, Presiden Jokowi menerangkan, para menterinya akan kooperatif dan siap hadir untuk memberikan keterangan di hadapan majelis.
"Semuanya akan hadir jumat," kata Jokowi saat berada di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/4/2024).
Ia mengatakan, keempatnya akan memberikan keterangan sesuai tupoksi masing-masing, seperti, Menteri Keuangan akan bersaksi soal anggaran dan Menteri Sosial menjelaskan hal-hal terkait bantuan sosial.
"Tunggu aja hari Jumat, ya," ujar Jokowi singkat.
Sebelumnya, Ketua MK, Suhartoyo menyebut, pemanggilan 4 menteri didasarkan karena kepentingan para hakim. Ia menampik hal itu sebagai respon atas usulan pasangan capres-cawapres 01 maupun 03.
"Ini bukan berarti Mahkamah mengakomodir permohonan pemohon 1 maupun 2," kata Suhartoyo di ruang sidang MK RI, Senin (1/4/2024).
Ia mengatakan, sebagai lembaga peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya interpartis, MK hanya akan menunjukkan keberpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang dimintai oleh salah satu pihak.
Karena itu, untuk menjaga independensi MK, Suhartoyo menegaskan para menteri yang nantinya hadir hanya akan ditanya oleh para hakim. Para pihak, tidak disediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan.
"Jadi yang melakukan pendalaman hanya para hakim," tegas dia.
Menguntungkan semua pihak
Kehadiran para menteri sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres menimbulkan banyak spekulasi. Ada yang menyimpulkan, keputusan tersebut hanya menguntungkan salah satu pihak, dalam hal ini pemohon pasangan 01 dan 03.
Namun, Pengamat Politik Ujang Komarudin membacanya dari sudut pandang yang berbeda. Ia mengatakan, kehadiran para menteri justru dapat menguntungkan semua pihak.
Pemanggilan 4 menteri tersebut, kata dia, merupakan murni kepentingan pengadilan untuk mengungkap terang benderang apa yang yang diajukan pemohon sekaligus apa yang disangkal termohon dan pihak terkait.
"Justru ini jadi berkah bagi semuanya. Bagi hakim berkah, 01 dan 03 juga berkah," kata Ujang kepada Parboaboa, Rabu (3/4/2024).
Demikian bagi 02, bisa saja keterangan para menteri dapat mematahkan dalil-dalil pemohon terkait dugaan kecurangan Pemilu khususnya Pilpres.
Kenapa, karena nanti, tuduhan-tuduhan kecurangan itu belum tentu terbukti, membuat tugas 02 menjadi lebih ringan.
Ia menambahkan, meski didorong oleh kepentingan kubu 01 dan 03, pemanggilan para Menteri membuat persidangan semakin objektif dan tidak ada yang ditutup-tutupi.
Soal nanti hasilnya seperti apa, keputusan hakim harus dapat diterima oleh semua pihak dengan segala konsekuensinya.
Dalam konteks itu, Ujang melihat, dengan mendatangkan menteri, para hakim ingin menunjukkan persidangan akan berjalan dengan transparan dan benar.
"Sehingga kepercayaan publik kepada MK ingin bagus lagi. Ke sana arahnya."
Kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud sempat mengusulkan kehadiran para Menteri sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres.
Kuasa hukum AMIN, Ari Yusuf Amir dalam sidang pada Kamis (28/3/2024), meminta agar MK menghadirkan 4 menteri Jokowi yaitu Sri Mulyani, Tri Rismaharini, Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan.
Usulan itu didukung oleh tim hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis.
Todung menyatakan, mendukung usulan tersebut, namun, "kalau Majelis Hakim menganggap itu tidak mungkin," pihaknya menerima itu sebagai sebuah kebijaksanaan.
Sementara itu, kubu 02 mengaku tak gentar dengan kehadiran para menteri sebagai saksi. Mereka optimis, hal itu dapat menguntungkan pihaknya.
Otto Hasibuan, kuasa hukum 02 berkata, kehadiran mereka terutama Sri Mulyani dan Tri Rismaharini akan membuat clear tudingan peningkatan anggaran dan pembagian bansos untuk meningkatkan suara Prabowo-Gibran.
Otto betul-betul yakin, kehadiran mereka, "akan bisa menjelaskan persoalan dan semua masyarakat Indonesia akan melihat bahwa bansos itu tidak ada kaitannya dengan perolehan suara Prabowo-Gibran," katanya.
Editor: Gregorius Agung
