PARBOABOA, Jakarta - Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengesahkan peraturan yang memungkinkan penyitaan aset milik warga negara dan perusahaan Amerika di Rusia, Kamis (23/5/2024).
Dilansir dari Voa, peraturan ini bertujuan sebagai kebijakan kompensasi bagi warga negara dan perusahaan Rusia yang terdampak oleh sanksi Barat terhadap Rusia.
Individu, perusahaan, dan organisasi Rusia dapat mengajukan klaim kompensasi kepada pemerintah Rusia jika mereka dirugikan oleh sanksi yang diterbitkan oleh Barat.
Metode kompensasi yang direncanakan melibatkan penyitaan aset-aset Amerika di Rusia tersebut, termasuk perusahaan, properti, saham, dan rekening bank.
Setelah Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, negara-negara Barat membekukan sekitar AS$300 miliar aset keuangan Rusia, sebagian besar merupakan cadangan bank sentral.
Bulan lalu, Kongres Amerika meloloskan undang-undang yang memungkinkan Presiden Joe Biden meningkatkan dukungan bagi Ukraina menggunakan dana dari aset yang dibekukan. Rusia menyebut tindakan ini ilegal.
Walaupun banyak perusahaan Barat meninggalkan Rusia setelah invasi, beberapa perusahaan tetap tinggal karena belum bisa menjual bisnis mereka di Rusia.
Kini, perusahaan-perusahaan tersebut menghadapi risiko penyitaan aset oleh pemerintah Rusia.
Menurut mantan Presiden Dmitry Medvedev, fokus program ini adalah aset pribadi individu Amerika di Rusia, karena jumlah properti negara Amerika di Rusia dianggap "tidak signifikan."
Peraturan ini menyatakan bahwa aset individu yang berada di bawah kendali Amerika akan menjadi sasaran program ini, meskipun cakupan "di bawah kendali Amerika" masih belum jelas.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menandatangani undang-undang yang mengesahkan bantuan militer untuk Ukraina.
Ia mengumumkan bahwa Washington akan mulai mengirimkan bantuan baru ke Kyiv dalam beberapa jam mendatang.
Menurut laporan AFP pada Rabu (24/4/2024), undang-undang ini mencakup paket bantuan senilai USD 95 miliar yang juga meliputi bantuan untuk Israel dan Taiwan serta tindakan potensial untuk melarang TikTok di AS.
Pengesahan undang-undang ini terjadi setelah penundaan berbulan-bulan yang menyebabkan pasukan Ukraina kehabisan amunisi dan mengalami kemunduran di medan perang.
Biden menjelaskan bahwa pihaknya sudah menandatangani undang-undang paket keamanan nasional yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat kemarin.
Menurutnya, keputusan tersebut akan membuat Amerika lebih aman, dunia lebih aman. Selain itu juga untuk memastikan kelanjutan kepemimpinan Amerika di dunia.
Undang-undang ini memberikan dukungan penting kepada sekutu Amerika agar mereka dapat mempertahankan diri terhadap ancaman, “kedaulatan dan kebebasan warga negara mereka."
Diketahui, undang-undang bantuan ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat AS setelah melewati perdebatan luar biasa selama berbulan-bulan di antara anggota parlemen,
Perdebatan itu dipicu terkait sikap dan posisi AS, bagaimana atau apakah akan membantu Ukraina mempertahankan diri dari invasi Rusia sejak Februari 2022.
Paket bantuan serupa disetujui oleh Senat pada Februari lalu, tetapi terhenti di DPR ketika Ketua Partai Republik Mike Johnson, mendapat masukan dari mantan Presiden Donald Trump dan pendukung garis kerasnya.
Mereka menuntut konsesi dari Biden mengenai kebijakan imigrasi sebelum masa jabatanya berakhir..
Amerika Serikat telah menjadi pendukung militer utama Ukraina, namun Kongres belum menyetujui pendanaan besar untuk Kyiv selama hampir satu setengah tahun, dan pendanaan perang telah menjadi bahan perdebatan menjelang pemilihan presiden pada bulan November.
Saat ini, militer Ukraina dikabarkan mengalami kekurangan senjata karena Moskow terus-menerus memberikan tekanan dari timur.
Bahkan pasukan garda terdepan diperkirakan akan memburuk dalam beberapa minggu mendatang.
