PARBOABOA, Pematang Siantar – Realisasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Pematang Siantar 2022 bidang infrastruktur baru terserap 21,53 persen atau sebesar Rp125 miliar dari total Rp250 miliar, artinya masih ada sekitar Rp125 miliar dana yang mengendap belum tersalurkan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pematang Siantar, Dedy T Setiawan mengatakan, aturan undang-undang (UU) menyebutkan, maksimal realisasi anggaran hanya 25 persen, maka jika dibandingkan dengan yang sudah terealisasi yaitu 21,53 persen, serapannya sudah hampir maksimal.
Dedy merinci, serapan anggaran sudah terealisasikan untuk penyelesaian pembangunan jalan, drainase, trotoar dan infrastruktur penunjang lainnya.
“Intinya perbaikan jalan berlubang dan peningkatan kualitas. Kedua, drainase karena kita lihat masih banyak genangan air di beberapa titik lokasi, serta pembangunan trotoar,” kata Dedy saat ditemui di kantor Dinas PUPR, Selasa(30/8).
15 Tahun ORR Terbengkalai
Pembangunan Outer Ring Road (ORR) yang sudah dikerjakan pada 15 tahun yang lalu, masih terbengkalai tanpa penyelesaian. Terkait hal itu, PARBOBOA juga menanyakannya kepada Dedy, dia menjelaskan, jika proyek tersebut tidak terselesaikan, dengan alasan kesulitan pendanaan.
“Kita membutuhkan dana sekitar Rp500 miliar untuk pembangunan ORR, tentu tidak mungkin kita ambil dari APBD karena terlalu besar dan khawatir tidak cukup. Kemarin kita sudah mendaat bantuan dari pusat. Tetapi, kita usahakan untuk tahun ini menyelesaikan terlebih dahulu penyelesaian lahannya bekerja sama dengan BPKD,” ucap Dedy.
Selain pembangunan ORR yang tidak selesai, ada juga proyek pemindahan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah yang belum terealisasi, dalam hal ini Dedy menyebut akan dikerjakan tahun ini, dengan terlebih dahulu menyelesaikan penyediaan lahan dan Detail Enginering Design (DED).
“Kita nanti buat TPA dengan sanitary landfil, TPA ini rencana akan kami jadikan juga kawasan ekowisata,” ujarnya.
Terakhir, Dedy juga mengatakan, jika pihaknya akan memaksimalkan anggaran infrastruktur daerah dengan menyelesaikan beberapa jalan rusak dan drainase yang belum ditangani sampai Desember 2022.
“Jalan rusakdan drainase masih belum bagus nantinya akan selesai sebelum natal, dan pelaksaannya sudah di mulai dari sekarang. Jadi 21,53 persen tersebut telah termasuk perencanaan dan pelaksanaan yang telah saya sebutkan di atas,” ucapnya.
Terpisah, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi meminta seluruh bupati dan walikota di Sumatra Utara segara mempercepat serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2022. Di mana hingga 03 Agustus 2022, total dana APBD mengendap di bank mencapai Rp35,4 triliun, terdiri dari APBD kabupaten/kota Rp28 triliun dan provinsi Rp7,4 triliun.
