PARBOABOA,Jakarta - Tri Rismaharini, Menteri Sosial menemukan bahwa bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 dipotong sebanyak Rp 23 ribu. Hal ini diketahui Risma saat inspeksi mendadak di RT 03/ RW 03 Kota Tangerang, Banten pada Rabu (28/7).
Risma
sempat terkejut ketika menemui seorang penerima bantuan BPNT, Aryanih, yang
mengaku dimintai uang kresek oleh pihak tertentu yang terkait dengan program
bantuan yang ia terima dari Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut.
"Seharusnya
ibu tidak mau dimintai uang kantong kresek atau apa pun namanya oleh pihak
tertentu, sebab hak ibu penuh dan tanpa pemotongan sedikit pun. Ibu jangan
takut saya jamin ya, jadi tulis surat soal ini kepada saya, " ujar Risma
dalam keterangannya yang diterima, Jakarta.
Ada
pula warga penerima BPNT, Maryanih, yang mengungkapkan harga barang komponen
yang diterima tidak sesuai atau tidak genap Rp 200.000 per bulan.
"Tadi
sudah dihitung oleh Bapak yang dari Satgas Pangan/Mabes Polri harga dari
komponen yang diterima hanya Rp 177.000 dari yang seharusnya Rp 200.000. Jadi
ada Rp 23.000, coba bayangkan Rp 23.000 dikali 18,8 juta," ujar Risma
geram.
Para
penerima BST, BPNT/Program Sembako dan PKH diminta membantu pemerintah agar
bantuan bisa sampai kepada penerima manfaat dan tidak ada tindak pemotongan
oleh pihak siapapun.
"Tolong
bantu kami untuk mengetahui apakah ada pemotongan atau tidak, kalau gini-gini
terus tidak bisa selesai urusannya dan kapan warga mau bisa sejahtera,"
kata Risma.
Sementara
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengaku sudah berkoordinasi dengan
Polres Metro Tangerang untuk mengusut tuntas dugaan praktik sunat Bantuan
Sosial Tunai (BST) atau bansos tunai. Hal ini terkait kunjungan Menteri Sosial
Tri Rismaharini yang menemukan adanya pemotongan dana BST di Kota Tangerang.
"Pemerintah
Kota Tangerang menegaskan, tidak akan mentolerir apabila ada oknum baik di
tingkat RT RW PSM maupun Aparatur Sipil Negara Pemkot Tangerang, yang melakukan
perbuatan pungutan liar kepada masyarakat dalam penyaluran bantuan sosial di
Kota Tangerang," tutur Arief, Kamis (29/7).
Arief
juga menegaskan, meminta warga yang merasa bansosnya langsungnya disunat dan
dipotong demi alasan apapun oleh oknum-oknum tertentu, untuk segera
melaporkannya ke kepolisian.
Kepala
Biro Humas Kementerian Sosial Hasyim mengatakan masyarakat dapat ikut mengawasi
penyaluran bansos, dan melaporkan langsung ke pengak hukum bila ada indikasi
penyelewengan.
"Masyarakat
tidak perlu resah. Distribusi untuk bansos regular Program Keluarga Harapan
(PKH) dan Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan ke rekening
keluarga penerima manfaat (KPM) melalui Himbara. Penyaluran Bantuan Sosial
Tunai (BST) melalui PT Pos," kata Hasyim.
Hasyim
menjelaskan, pemerintah menyalurkan bansos tersebut dengan mekanisme yang sama.
Untuk menghindari penyelewengan bansos, pemerintah melakukan beberapa upaya.
Pertama,
meningkatkan transparansi. Data penerima bansos bisa dicek melalui
www.cekbansos.kemensos.go.id.
Kedua,
memperkuat monitoring dan pengawasan di lapangan. Ketiga, pelibatan petugas di
tingkat RT/RW, desa/kelurahan untuk pengawasan. Keempat, menguatkan pendamping
sosial di masyarakat untuk dapat bekerja secara independen dan profesional.
"Silakan masyarakat melaporkan ke lembaga penegak hukum bila menemukan kasus penyalahgunaan Bansos. Masyarakat juga bisa melaporkan ke http://wbs.kemensos.go.id," kata Hasyim.
