Dari Tuntutan Buruh ke Seruan Revolusi Mahasiswa: Demo di DPR Berujung Bentrok

Seorang demonstran yang terlibat dalam unjuk rasa bersama para buruh di depan Gedung DPR/MPR, Kamis (28/8/2025) (Foto: PARBOABOA/Defri)

PARBOABOA, Jakarta – Aksi unjuk rasa besar kembali berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (28/8/2025). 

Ribuan buruh yang dipimpin Partai Buruh dan berbagai serikat pekerja sejak pagi menggelar demonstrasi dengan membawa enam tuntutan utama. 

Tuntutan-tuntutan tersebut, antara lain penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, pembentukan satgas PHK, hingga desakan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Agar situasi tetap kondusif, Sekretariat Jenderal DPR sempat mengeluarkan imbauan agar aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga ahli bekerja dari rumah. 

Kompleks parlemen terlihat lebih lengang dibanding hari-hari biasa. Sementara itu, ribuan personel kepolisian berikut kendaraan taktis sudah disiagakan untuk mengawal jalannya aksi.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan aksi kali ini bersifat damai. Ia menjelaskan unjuk rasa dipusatkan di depan DPR dan tidak diarahkan ke Istana. 

Setelah menyampaikan aspirasi, massa buruh membubarkan diri sekitar pukul 12.30 WIB. 

Said menambahkan, aksi dihentikan lebih awal karena para buruh harus kembali bekerja. Namun ia mengingatkan, jika aspirasi tidak ditindaklanjuti, opsi mogok nasional di seluruh sektor industri terbuka untuk dilakukan.

Sekitar satu jam setelah massa buruh meninggalkan lokasi, giliran mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek tiba di depan gerbang utama DPR. 

Mereka datang dengan mengenakan almamater, membawa bendera organisasi, dan berorasi menyinggung isu kenaikan gaji anggota DPR serta reformasi parlemen.

"DPR hanya berpihak pada oligarki! Bubarkan DPR sekarang juga!," teriak seorang orator dari atas mobil komando.

Situasi yang semula terkendali mulai memanas. Massa mahasiswa berteriak mendesak gerbang DPR dibuka, melempar botol, batu, hingga petasan ke arah kompleks parlemen. 

"Buka, buka pintunya!," teriak massa aksi.

Beberapa di antara mereka bahkan membawa bambu runcing dan melakukan aksi bakar sampah, sehingga asap pekat mengepul di udara. 

Tembok pagar DPR juga dipenuhi coretan bernada protes, seperti “DPR Bungkam Rakyat” dan “Indonesia Sold Out.”

Orasi-orasi lantang menggaungkan seruan pembubaran DPR. Teriakan “Revolusi!” dan “Rakyat lawan oligarki!” menggema dari atas mobil komando.

Polisi Bubarkan Massa

Ketegangan meningkat sekitar pukul 14.20 WIB. Aparat keamanan yang sejak awal berjaga di balik pagar akhirnya mengambil langkah represif. 

Polisi menembakkan gas air mata, mengerahkan mobil water cannon, serta membentuk barikade dengan tameng untuk memukul mundur massa.

Meski demikian, ratusan mahasiswa masih berusaha bertahan di sekitar lokasi. Aksi saling dorong antara aparat dan massa pun tak terhindarkan. 

Lalu lintas di Jalan Gatot Subroto sempat ditutup kembali akibat membludaknya peserta aksi dan barikade kepolisian.

Hingga menjelang sore, kondisi di sekitar kompleks parlemen masih tegang dengan aparat terus berjaga. 

Aksi buruh yang semula berlangsung damai berubah menjadi kericuhan setelah digantikan massa mahasiswa.

Hormati Aspirasi

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi angkat bicara terkait rangkaian demonstrasi di depan Gedung DPR yang dalam beberapa hari terakhir berakhir ricuh. 

Ia menegaskan pemerintah menghormati setiap bentuk penyampaian pendapat masyarakat di ruang publik.

Menurutnya, hal yang paling penting adalah agar aksi tersebut tidak merusak sarana publik.

“Cara penyampaian aspirasi demo itu juga tidak masalah, yang penting tidak mengganggu fasilitas-fasilitas umum, itu saja,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Terkait tuntutan buruh yang menyoroti kenaikan upah minimum provinsi (UMP), Prasetyo menegaskan pemerintah terus berkomunikasi dengan pimpinan serikat pekerja. 

Ia juga menyinggung langkah terbaru pemerintah dalam menjawab keresahan buruh, terutama terkait masalah PHK.

“Berkenaan dengan masalah satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh, beberapa waktu yang lalu sudah disetujui dan ditandatangani oleh bapak presiden, untuk selanjutnya nanti akan kita tindaklanjuti,” katanya.

Dengan penjelasan ini, Prasetyo berharap publik terbuka mata dan menghargai langkah-langkah yang tengah diupayakan pemerintah.

Editor: Defri Ngo
TAG :
Baca Juga
LIPUTAN KHUSUS