Kemenkeu Tegaskan Tidak Akan Ada Program Pengampunan Pajak Lagi

PARBOABOA, Jakarta – Tax Amnesty atau program pengampunan pajak diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2016. Program ini begitu familiar di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Melalui Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo menegaskan, pemerintah tidak akan lagi mengadakan program Tax Amnesty seperti Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

“Kalau pengampunan diberikan terlalu sering, akan menciptakan mentalitas wajib pajak yang tidak baik,” kata Yustinus dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (31/7/2022).

Yustinus mengatakan, jika program pengampunan pajak atau program serupa dilakukan secara terus-menerus, maka akan berdampak buruk terhadap wajib pajak masyarakat dalam jangka panjang.

"Orang akan mencicil kepatuhan. Sekarang dicicil pelaporannya, berharap tahun depan ada pengampunan lagi. Ini buruk bagi kewibawaan otoritas dan mengurangi trust kepadanya,” katanya.

Ia juga menyebutkan, setelah program PPS ditutup pada akhir Juni 2022 kemarin, ada banyak pihak yang menginginkan program serupa untuk dilanjutkan atau mengulang program yang sama.

“Ada yang ingin program ini diulang karena belum mengetahui. Padahal selama delapan bulan sejak Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) kami sudah mensosialisasikan tetapi masih banyak yang belum paham,” imbuhnya.

Selanjutnya, Yustinus menegaskan, akan menolak jika ada pengulangan program pengampunan pajak. Dia berharap, anggota legislatif dan pengusaha juga tidak menyepakati hal tersebut.

“Kami tidak menyepakati ini, dan harusnya DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan pengusaha juga tidak sepakat karena dapat menciptakan mentalitas yang tidak baik,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, pemerintah telah berhasil mengumpulkan Pajak Penghasilan (PPh) senilai Rp 61.01 triliun dari 245.91 ribu wajib pajak dari PPS yang dilaksanakan pada Januari hingga akhir Juni 2022.