PARBOABOA, Simalungun - Di tengah persiapan ramadan 1445 H, suasana di Simalungun terasa berbeda bagi para pengrajin tahu tempe.
Kalau sebelumnya, bulan suci ramadan menjadi momen yang dinantikan, di tahun ini mereka dihadapkan pada tantangan besar.
Hal yang membikin mereka agak 'sulit bernafas' adalah terjadinya fluktuasi harga kacang kedelai impor sebagai bahan dasar pembuat tahu tempe.
Bahkan, kenaikan dan penurunan harga yang tidak terduga membuat sebagian pedagang berada dalam ketidakpastian.
Situasi ini mempengaruhi perencanaan dan stabilitas usaha yang telah mereka jalani secara turun temurun.
Tak hanya itu, ada beban lain yang semakin memperberat langkah mereka, yaitu jeratan hutang.
Hutang bank yang awalnya diambil sebagai langkah untuk mengembangkan usaha, kini menjadi jerat yang perlahan menggerus keuangan mereka.
Di sisi lain pembayaran bunga yang terus menerus, ditambah dengan ketidakstabilan harga bahan baku, membuat para pengusaha kecil menengah ini terjepit.
Mereka berjuang tidak hanya untuk keuntungan, tapi lebih pada bertahan hidup, menjaga api usaha yang telah diwariskan dari generasi ke generasi agar tidak padam.
PARBOABOA merekam kisah ini saat mengunjungi salah satu sentra penghasil produk tahu dan tempe terbesar di Simalungun, tepatnya di Jalan Mawar, Desa Pamatang Simalungun, Kamis (14/3/2024).
Di sana, wartawan bertemu dengan Asyraf, pengrajin tahu yang melakoni usahanya sejak tahun 2013 lalu.
Asyraf mengelus dada menghadapi kenyataan naiknya harga kacang kedelai yang mencapai Rp 500.000 per 50 kg jelang ramadan. Tidak adanya subsidi dari pemerintah membuat ia hanya bisa pasrah dan berharap usahanya tidak bangkrut.
Padahal kalau ada subsidi, "minimal agar harga kedelai di pasaran stabil atau tidak terlalu mahal," ujarnya.
Untuk sekali produksi, dia membutuhkan 7 kilogram kacang kedelai untuk menghasilkan tahu sebanyak 4 kotak atau 30 sampai 40 potong tahu.
Ia memilih kedelai impor asal Amerika Serikat lantaran kualitas pati kedelainya lebih bersih ketimbang kedelai lokal. Menurutnya, kedelai lokal bersifat lebih asam dan cenderung memiliki pati yang lebih sedikit dibandingkan kedelai impor.
"Kalau pakai lokal 10 kilo baru dapat 4 kotak, sedangkan impor 7 kilo sudah bisa," tegas Asyraf.
Harga kedelai impor yang tidak stabil kata Asyraf, merupakan salah satu faktor pemicu pengusaha akhirnya harus mengajukan kredit tambahan modal ke bank.
Dengan skema kredit ini, ia mengaku beban pengusaha seperti dirinya akan bertambah dan berisiko mengalami kebangkrutan.
Asyraf berkata, "iming-iming bank agar menghutang yang datang, bukan solusi menekan agar harga kedelai stabil."
Keadaan yang dialami Asyraf, sama persis yang dialami oleh Santoso (60), pengrajin tahu tempe yang meneruskan usaha dari mertuanya. saat ini Santoso kelimpungan menghadapi harga kacang kedelai di pasar.
Ia mengatakan tidak hanya mahal, terkadang kacang kedelai impor juga terbatas ketersediaannya. Santoso sendiri memilih produk kedelai impor dikarenakan hasil yang didapatkan lebih bersih dan tidak mudah basi.
"Kalau pakai kedelai lokal, kita harus sering mengganti airnya, kalau tidak akan basi," tuturnya.
Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Tertib Niaga, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, Sujatmiko, menegaskan saat ini tidak ada pengendalian harga terhadap barang impor.
Ia mencontohkan produk bawang putih yang juga impor dan tata niaganya tetap sesuai dengan mekanisme pasar.
Menurut Sujatmiko, solusi konkret atas problem yang dialami pengusaha tahu tempe di Simalungun ada Kementerian Pertanian (Kementan).
Seharusnya kata dia, Kementan menciptakan produk kedelai yang mampu menyaingi kedelai impor. Pihaknya hanya sebatas melakukan tindakan terhadap ketidaksesuaian persetujuan impor.
"Kalau importir nakal baru kita tindak, misalnya memasukkan komoditi impor tidak sesuai dengan persetujuan impornya," kata Sujatmiko melalui keterangan tertulis yang diterima PARBOABOA Kamis (14/3/2024).
Sementara itu, Kepala Desa Pamatang Simalungun, Mangihut Martua Manik mengungkapkan, pihaknya menemukan adanya pemanfaatan fasilitas kredit bank yang kurang bijaksana dari masyarakat.
Contohnya, kasus alokasi anggaran kredit yang justru diperuntukkan pada kebutuhan yang bersifat tersier.
"Buat bangun rumah, beli mobil dan lainnya. Bukan untuk pengembangan usahanya," tegas Mangihut saat ditemui PARBOABOA di ruang kerjanya.
Mangihut menyebut sebagian besar pengusaha yang datang untuk mengurus Surat Keterangan Usaha (SKU) hanya untuk kepentingan syarat mengajukan kredit, padahal pemerintah desa telah berupaya mengedukasi masyarakat agar bijaksana mengelola usahanya.
Ia menambahkan, terdapat sejumlah kasus pengusaha tahu tempe di wilayah pemerintahannya yang bangkrut akibat salah pengelolaan keuangan, ditambah dengan faktor harga bahan baku yang tidak stabil di pasaran.
"Akan tetapi ada yang usahanya tetap sehat, kenapa dia bisa bertahan?," Kata Mangihut.
Editor: Gregorius Agung
