PARBOABOA, Jakarta – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, akan dilaporkan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil terkait kasus dugaan kejahatan ekonomi di Papua.
Diketahui, Laporan yang dilayangkan terhadap Luhut itu akan dikirim ke Polda Metro Jaya pada Rabu (23/3) hari ini sekitar pukul 13.00 WIB.
"Sejumlah organisasi masyarakat sipil akan menggunakan hak konstitusionalnya dengan melaporkan dugaan keterlibatan LBP terhadap kejahatan ekonomi di Intan Jaya," kata Direktur YLBHI M Isnur kepada wartawan, Rabu (23/3).
Isnur mengatakan pelaporan oleh warga terhadap Luhut ini akan dikenakan pasal 1 angka 23 KUHP.
Isnur juga menyebut bahwa laporan terhadap Luhut ini berkaitan pada hasil riset berjudul 'Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya'.
Riset itu diluncurkan oleh YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, Trend Asia bersama dengan #BersihkanIndonesia.
"Sejumlah eks-perwira tinggi militer dan pejabat negara diduga terlibat dalam konflik kepentingan yang mengarah pada kejahatan ekonomi. Nama Luhut Binsar Panjaitan (LBP) terindikasi merupakan salah satu pejabat negara yang terlibat," tutur Isnur.
Sebagai informasi, keterlibatan Luhut dalam bisnis di Papua telah menjerat aktivis HAM, Haris Azhar dan Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti.
Luhut melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dengan daftar nomor STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, pada 22 September 2021. Kini, keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Haris dan Fatia dilaporkan karena video yang berjudul "Ada Lord Luhut Di balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!" yang diunggah Haris di akun Youtube miliknya.
Dalam video tersebut, Haris dan Fatia mengatakan adanya keterlibatan anak usaha Toba Sejahtera Group dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Luhut yang merupakan salah satu pemegang saham di Toba Sejahtera Group merasa tidak senang dan melaporkan hal tersebut.
