Pemprov DKI Jakarta Disenggol Soal Polusi Udara, Jokowi Keluarkan Sejumlah Arahan

PARBOABOA, Jakarta - Masalah polusi udara di Jakarta kembali menjadi sorotan. Dalam data yang dirilis Iqair.com pada Selasa (15/8/2023), Jakarta menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan kualitas udara terburuk sedunia.

Dari 109 negara, indeks kualitas udara Jakarta tercatat mencapai angka 183 US Air Quality Index (AQI US), yang menyebabkan tingkat polusi udara di wilayah ini berada pada level tidak sehat.

Penyebab utama dari lonjakan polusi ini diyakini berasal dari beragam faktor, termasuk peningkatan lalu lintas kendaraan bermotor, pembakaran sampah yang tidak terkendali, serta kondisi cuaca yang tidak mendukung dispersi polutan.

Persoalan ini pun mendapat perhatian serius pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, salah satu cara untuk mengatasi masalah polusi udara di Jakarta adalah dengan uji emisi bagi kendaraan bermotor.

Uji emisi merupakan salah satu upaya pengujian untuk mengetahui kinerja mesin dan tingkat efisiensi pembakaran dalam mesin kendaraan.

Menurutnya, tingkat kesadaran masyarakat khususnya di Jakarta dalam melakukan uji emisi kendaraan masih sangat rendah, yakni berada di angka 3 sampai 10 persen.

"Ini datanya Jakarta Pusat hanya 3,86 persen, Jakarta Utara 10,69 persen. Jadi uji emisi ini merupakan cara yang memaksa pemilik kendaraan utk melakukan inspeksi dan perawatan terhadap kendaraannya sendiri," jelas Siti di Istana Keperesidenan, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, dalam konferensi pers beberapa waktu lalu, Juru Kampanye dan Energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu, menyentil Pemprov DKI Jakarta yang dinilai menggulirkan kebijakan yang agak menlenceng.

Beberapa di antaranya yakni peningkatan instalasi panel surya yang hingga kini belum terlihat. Pemprov DKI Jakarta bahkan memilih mengganti kendaraan Dinas Perhubungan dengan kendaraan listrik dengan menelan anggaran yang cukup fantastis, Rp7 miliar.

Jokowi Keluarkan Sejumlah Arahan

Presiden Jokowi sendiri dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang digelar di Istana Kepresidenan pada Senin (14/8/2023), mengeluarkan sejumlah arahan sebagai langkah strategis mengatasi polusi udara di Jakarta.

Salah satu langkah taktis yang bisa dipertimbangkan adalah opsi work from home (WFH), yang setidaknya bisa membantu mengurai masalah polusi udara yang kian memburuk di Jakarta.

Jokowi meminta para menteri untuk kembali mengkaji opsi tersebut bila memungkinkan, sekaligus mendorong banyak kantor untuk menerapkan hybrid working.

Mantan wali kota Solo ini juga menginstruksikan rekayasa cuaca di wilayah Jabodatabek sebagai upaya perbaikan kualitas udara yang semakin tercemar.

Selain itu, Jokowi juga mengistruksikan percepatan penerapan pembatasan emisi sekaligus mengimbau warga untuk terbiasa menggunakan transportasi umum.

"Dalam jangka menengah konsisten menerapkan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal. Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi, kemudian kereta cepat bulan depan," ujarnya.

Di sisi lain, pengawasan sektor industri dan pembangkit listrik di sekitar wilayah Jabodetabek menjadi perhatian serius Jokowi. Hal ini juga terkait 21 PLTU di Banten yang disebut turut mempengaruhi kualitas udara di Jakarta menjadi buruk. 

Sebelumnya, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), terdapat sekitar 39 PLTU Batubara baru yang akan dibangun dengan kapasitas sebesar 13,8 gigawatt atau 43 persen.

Penambahan PLTU ini diprediksi akan menghasilkan kurang lebihh 83 juta ton emisi karbon per tahun selama kurun waktu 2021 hingga 2030. Hal ini tentu saja berdampak pada pemanasan global atau peningkatan suhu bumi.

Jokowi kemudian mengarahkan terkait penambahan ruang terbuka hijau sebagai langkah terakhir dalam mengurai masalah polusi, yang oleh Pemrov DKI Jakarta telah dilakukan sejak tahun 2022 lalu.