Parpol dan DPR/DPRD Jadi Lembaga Terendah yang Dipercaya Masyarakat

PARBOABOA, Jakarta – Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap berbagai lembaga di Indonesia. Menurut LSI, partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia/Daerah (DPR RI/DPRD) menjadi lembaga terendah yang dipercaya masyarakat.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan, hasil survei menunjukkan bahwa DPR/DPRD menempati urutan ke-14 dan partai politik berada di urutan ke-13. Selain itu, lembaga negara seperti kepolisian berada di posisi ke-12, pengadilan di urutan ke-11, dan Kejaksaan Agung (Kejagung) di urutan ke-10.

"Paling bawah adalah lembaga politik dan lembaga penegakan hukum, selain KPK, ya. Yaitu partai politik bersama DPRD yang paling bawah, diikuti sedikit lebih baik polisi, pengadilan dan Kejaksaan Agung," kata Djayadi secara virtual, Rabu (1/3/2023).

Berdasarkan hasil survei, hanya tujuh persen responden yang sangat percaya kepada partai politik. Sementara responden yang cukup percaya 51 persen, kurang percaya 29 persen, tidak percaya sama sekali 6 persen, sementara tidak tahu/tidak jawab 7 persen.

Sedangkan responden yang menyatakan sangat percaya kepada DPR/DPRD hanya 7 persen, cukup percaya 51 persen, kurang percaya 31 persen, tidak percaya sama sekali 5 persen, tidak tahu/tidak jawab 6 persen.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, menilai bahwa rendahnya kepercayaan publik terhadap kedua lembaga tersebut berdampak pada apresiasi masyarakat terhadap kebijakan yang dihasilkan.

"Kalau trust (kepercayaan) buruk jangankan kebijakan yang baik, kebijakan yang benar pun sulit untuk mendapatkan apresiasi publik. Kalau trust lembaga buruk ini yang menjelaskan data menunjukkan trust terhadap Partai dan DPR kan rendah," ujarnya.

Menurut Burhanuddin, apapun yang dilakukan oleh partai politik dan DPR/DPRD akan dipersepsikan buruk. Padahal, kata dia, belum tentu semua kebijakan DPR atau langkah partai politik salah.

"Belum tentu ada beberapa yang menurut saya benar juga. Tetapi karena trust mereka rendah apapun dinilai buruk, nah yang ideal adalah trust-nya tinggi sehingga mampu mempermudah kebijakan publik gitu," ujarnya.