Pengunduran Diri Ratu Wulla, Pengamat: Pembuktian Kualitas Parpol yang Oligarkis

PARBOBOA, Jakarta - Keputusan Ratu Ngadu Bonu Wulla (Ratu Wulla), caleg NasDem di daerah pemilihan (Dapil) NTT II, yang mengundurkan diri dari pencalonan memantik polemik.

Pengunduran diri politikus berdarah Waikabubak, NTT itu mencuat ke publik setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerima surat pengunduran dirinya pada Selasa (12/3/2024).

Surat tersebut diserahkan saksi dari Partai NasDem kepada anggota KPU RI, August Mellaz, yang sedang memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat nasional.

Menurut saksi, surat pengunduran diri Ratu Wulla merupakan tindak lanjut dari Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Keputusan tersebut juga diambil atas dasar pertimbangan pribadi Ratu Wulla, tanpa ada intervensi politik.

"Alasan pengunduran diri sesuai dengan kehendak yang bersangkutan dan di atas materai," kata saksi dikutip PARBOBOA, Kamis (3/14/2023).

Ratu Wulla sendiri sudah mengkonfirmasi terkait alasan di balik pengunduran dirinya. Ia berdalih mendapat penugasan lain dari partai.

“Benar saya mendapat tugas lain dari Ketum Partai NasDem, Pak SP," jelasnya, Selasa (12/03/2024).

Namun, ia tak merinci soal tugas baru tersebut. Ia juga membantah sejumlah narasi politik yang beredar, termasuk menyebut dirinya ditunjuk sebagai calon bupati Kabupaten Sumba barat Daya (SBD).

Posisi calon bupati untuk pilkada SBD, kata dia, "tetap bapak Markus Dairo Talu (MDT) yang akan maju. Saya penugasan lain, terima kasih."

Partai NasDem sudah mengetahui soal surat pengunduran diri Ratu Wulla. Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim, mengatakan keputusan itu diambil tanpa ada paksaan atau intervensi partai.

Taslim menegaskan, surat tersebut dia sendiri yang menulisnya dan atas kemauannya sendiri. "Dengan penuh kesadaran dan segala macam. Itu saya hafal kalimat itu," kata Hermawi di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2024).

Mundurnya Ratu Wulla dari kontestasi pileg memberikan angin segar bagi koleganya Viktor Laiskodat, caleg NasDem dari Dapil NTT II.

Mantan Gubernur NTT itu berpotensi lolos ke Senayan. Perolehan suara Viktor sebesar 65.359, berada di posisi dua setelah Ratu Wulla yang berhasil memperoleh 76.331 suara.

Namun, pilihan politik Ratu Wulla menyisakan sejumlah tanda tanya. Apalagi, anggota DPR RI fraksi NasDem periode 2019-2024 itu mendapat perolehan suara terbanyak dibanding sejumlah caleg NasDem lainnya di dapil NTT II.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menduga ada motif politik atau transaksional di balik keputusan Ratu Wulla.

“Ngga masuk akal saja kalau pengunduran diri Ratu Wulla muncul dari sebuah pertimbangan personal setelah dia melalui proses nan panjang selama tahapan Pemilu 2024,” jelas Lucius ke PARBOABOA, Jumat (15/3/2024).

Kendati demikian, terlepas dari apapun yang menjadi motif pengunduran diri Ratu Wulla, satu hal yang bisa dibaca adalah watak parpol kita yang sesuka hati, mencaplok mandat rakyat kepada wakil yang dipercaya.

Hal ini sekaligus menjadi pembuktian bagaimana kualitas parpol kita yang oligarkis. Elit parpol selalu ingin memastikan diri mereka harus mendapatkan tempat di kekuasaan.

Karena alasan itulah, kata Lucius, maka parpol selalu mungkin untuk mengabaikan kepercayaan rakyat. Parpol mempunyai hak atas nasib kader. Kader yang hanya mengandalkan kepercayaan rakyat tak bisa mengalahkan elit yang menjadi tulang punggung kehidupan parpol.

“Benar kata orang parpol itu seperti perusahaan swasta dengan pemilih tunggal atau segelintir oligarki. Parpol masih jauh dari praktek organisasi yang menjalankan peran sebagai pilar demokrasi,” jelasnya.

Menurut Lucius, parpol yang dikooptasi korporasi atau beberapa elit ini bisa sesuai hati menentukan nasib kader.

Tak peduli jika kader tertentu dipercaya oleh rakyat, jika bukan dari kelas elit, maka nasib seperti Ratu Wulla selalu bisa terjadi pada banyak kader lain.

Bagi Lucius, fakta ini serentak menunjukkan sisi gelap sistem ketatanegaraan kita yang masih perlu dibenahi ke depannya. Bagaimana memastikan anggota DPR itu merupakan orang-orang terpercaya di mata rakyat, bukan di mata partai saja.

“Kalau sistemnya tidak dibenahi, praktek seperti yang menimpa Ratu Wulla akan terus saja terjadi,” tandas Lucius.