PDIP Respons Permintaan Agar Mahfud MD Mundur dari Menkopolhukam

PARBOABOA, Jakarta - Jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahduf MD sedang dipertaruhkan menyusul kritikan keras PDIP ke rezim pemerintahan Jokowi saat ini. 

Sebagaimana diketahui, PDIP adalah partai pengusung utama Ganjar-Mahfud. Sikap mereka belakangan yang mengkritik pemerintah dinilai ambigu karena mereka termasuk bagian dari pemerintah yang berkuasa.

Capres Ganjar Pranowo bahkan, secara gambalang memberi skor 5 nilai penegakan hukum era Jokowi saat ini dalam sebuah diskusi publik November lalu.   

Sementara itu, Mahfud MD menyinggung peran sentral Presiden Jokowi kala diminta tanggapanya terkait isu HAM yang diangkat dalam debat capres. Mahfud meresposns jawaban Prabowo Subianto ketika menyinggung peranya dalam menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu di tahun 2019. 

Ia mengatakan, penuntasan masalah HAM akan terwujud apabila presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan peta jalan yang konkrit. Ia mengklaim, sebagai pembantu presiden, dirinya hanya akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh presiden.

Ambiguitas inilah yang membuat banyak pihak meminta agar Mahfud segera mundur dari jabatan sebagai Menko Polhukam. Mereka minilai, Mahfud sudah tidak sejalan dengan pemerintah saat ini, sehingga layak untuk berada di luar pemerintahan.  

Namun permintaan ini direspons santai oleh PDIP. Alih-alih memperjelas posisinya di pemerintahan, PDIP justru membandingkan Mahfud MD dengan Prabowo Subianto.

Politisi PDIP, Aria Bima mengatakan, Mahfud MD sama seperti Prabowo Subianto posisinya di Pemerintahan, yaitu sama-sama sebagai pembantu presiden. Konsekuesinya, kalau Mahfud MD diminta Mundur, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) juga demikian. 

"Pak Mahfud dan pak Prabowo harus menjadi perhatian khusus, ya. Saya kira, presiden harus tegas, mundur bareng atau cuti bareng," kata Aria di Jakarta, Selasa (19/12/2023).

Aria Bima mengatakan, selain tegas, presiden juga harus berlaku adil. Menurutnya, apabila aktivitas kampanye Mahfud MD dan Prabowo Subianto menngganggu kinerjanya di pemerintahan, maka dua-duanya harus diminta cuti atau mundur. 

"Pak Mahfud harus mundur, Pak Prabowo, tidak, ndak bisa. Semua bisa cuti semua bisa mundur," katanya.