PARBOABOA, Medan - Pendataan covid-19 di Medan menjadi perdebatan antara Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dengan Wali Kota Medan Bobby Nasution.
Edy Rahmayadi pada Jumat (10/9/2021) menyebutkan data pasien covid-19 di empat daerah di Sumut yaitu Medan, Sibolga, Madina, dengan Siantar masih kacau.
Bahkan kekacauan data tersebut menyebabkan penetapan status PPKM daerah tersebut menjadi bermasalah. Seperti Medan yang seharusnya sudah menjadi daerah yang melaksanakan PPKM level 3, menjadi tetap melaksanakan PPKM level 4.
Menanggapi ucapan dari Gubernur Sumut tersebut, Bobby Nasution menyebutkan data covid-19 berantakan di Medan karena buruknya koordinasi yang dilakukan Pemprov Sumut.
"Kita akui, belum semua data bisa kita input, karena terkendala dengan data yang langsung masuk ke Pemprov Sumut. Ketika kami minta data itu, sulitnya minta ampun," kata Bobby, Sabtu (11/9/2021).
Bahkan Pemkot Medan harus melakukan pendataan ulang dengan cara manual ke rumah sakit dan klinik umum non pemerintah di Medan, yang biasanya akan langsung melaporkan data pasien covid-19 ke Pemprov Sumut.
"Kalau pakai data all record tak bisa, karena langsung masuk ke Pemprov Sumut. Itu harusnya data kami di-share jugalah. Itu yang kami juga perlukan, jadi kami sekarang langsung datang ke kecamatan, kelurahan, cek satu-satu rumah warga," ucap Bobby.
Semakin memanas, Edy Rahwayadi kembali mengeluarkan bantahan atas pernyataan Bobby.
Menurut Edy masalah tersebut harusnya dikomunikasikan dengan baik, bukan malah saling menyalahkan
“Jadi kabupaten kota juga harus tahu, jangan asyik salah sini, salah situ. Akhirnya semua jadi serba salah. Perkara laporan ada beda sedikit tak usah diributkan yang penting rakyat kita sehat," tukas Edy, Senin (13/9).
Edy berjanji akan memerintahkan Dinas Kesehatan untuk memberikan data yang diminta Pemkot Medan.
"Iya nanti dikasih. Nanti saya perintahkan," kata Edy.
Namun Edy menjelaskan seharusnya Pemprov Sumut yang mengambil data yang dihimpun dari tingkat terkecil, mulai dari tingkat desa, lingkungan, yang diakumulasikan oleh dinas kesehatan tingkat kabupaten atau kota. Bukan malah sebaliknya pemerintah daerah meminta data kepada Pemerintah Provinsi.
"Sebenarnya data itu bottom up, dari bawah ke atas bukan dari atas ke bawah. Karena Pemprov ini juga mengambil data dari bawah. Harusnya tak seperti itu. Pemprov data ngambil data mulai tingkat desa lingkungan yang diakumulasikan di tingkat kabupaten. Terus ke atas itulah Pemprov," urai Edy.
Meski demikian, Edy memastikan bahwa perbedaan data antara pemkot, pemprov dan pemerintah pusat akan tetap dievaluasi dan diperbaiki.
