Terkait Evakuasi, MPR Imbau WNI di Sudan Kooperatif

PARBOABOA, Jakarta - Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid mengimbau agar warga negara Indonesia (WNI) yang masih berada di Sudan untuk kooperatif.

Menurutnya, hal ini dilakukan demi kelancaran serta keselamatan bagi WNI saat proses evakuasi hingga sampai ke Tanah Air.

“Agar para WNI di Sudan tetap kooperatif dan mengikuti setiap arahan dan informasi dari KBRI Khartoum, demi kelancaran dan keselamatan proses evakuasi hingga sampai ke tanah air,” kata Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (25/04/2023).

Ia mengatakan bahwa peliknya konflik yang saat ini tengah berkecamuk di Sudan menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi keselamatan para WNI yang tengah menjalani proses evakuasi.

“Sampai saat ini mediasi dari sejumlah pihak ketiga untuk menghentikan konflik militer itu masih belum menunjukkan titik terang, sedangkan pertempuran dan krisis kemanusiaan semakin memburuk,” ucapnya.

Di samping itu, Hidayat menyampaikan apresiasinya terhadap Kementerian Luar Negeri RI dan TNI atas dimulainya proses evakuasi WNI dari Sudan yang tengah bergejolak.

“Alhamdulillah, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Kemlu dan TNI seperti banyak negara yang lain telah membantu dan mengevakuasi para WNI di Sudan sesuai harapan WNI dan banyak pihak yang sampaikan juga sebelumnya,” tuturnya.

Diberitakan, Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi mengungkapkan bahwa sebanyak 538 WNI telah berhasil tiba dengan selamat di Kota Port Sudan, pada pukul 01.00 dini hari waktu setempat atau 06.00 WIB, Senin, 24 April 2023.

Menlu melanjutkan, untuk 289 WNI yang mayoritas adalah mahasiswa bakal segera dievakuasi pada tahap kedua.

Sebelumnya, Hidayat Nur Wahid mendesak Kementerian Luar Negeri RI untuk segera mengevakuasi seluruh WNI yang berada di Sudan.

"Pemerintah RI melalui Kemenlu RI penting untuk segera membantu dan mengevaluasi seluruh warga Indonesia di Sudan termasuk para Mahasiswa yang terdampak, sampai kembali stabilnya situasi keamanan dan politik di sana," kata Hidayat Nur Wahid dalam keterangannya di Jakarta, Senin (17/04/2023).

Menurutnya, upaya penyelamatan ini merupakan salah satu kewajiban konstitusional negara dalam melindungi warganya. Apalagi, situasi di Sudan sudah sangat mengancam keselamatan.

“Terobosan itu demi melaksanakan kewajiban konstitusional Negara melindungi dan menyelamatkan warga Negara Indonesia termasuk yang di Sudan,” ucapnya.

"Kami mendengar laporan dari banyak warga kita di sana bahwa hunian-hunian WNI berulang kali terkena peluru nyasar. Situasi juga diperburuk dengan matinya internet, jaringan telepon, dan air bersih di banyak lokasi selama dua hari terakhir, serta ditambah keterbatasan logistik pangan dan lain-lainnya dikarenakan bahaya yang mengancam di luar tempat tinggal mereka,” tuturnya.