PARBOABOA, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan bertatap muka dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada Jumat (15/8/2025).
Agenda utama pertemuan ini adalah membahas langkah-langkah untuk mengakhiri konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina.
Melalui unggahan di media sosial pada 8 Agustus 2025, Trump mengisyaratkan bahwa Moskow dan Kyiv hampir mencapai kesepakatan gencatan senjata.
Menurutnya, perang yang telah berlangsung selama tiga setengah tahun itu berpeluang segera berakhir, meski ada tuntutan pihak Rusia agar Ukraina menyerahkan sebagian wilayah sebagai syarat perdamaian.
Ia menyebut akan ada pertukaran wilayah yang diharapkan dapat memperbaiki hubungan kedua negara yang bertikai.
Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah gagasan tersebut. Ia menegaskan bahwa konstitusi negaranya tidak mengizinkan penyerahan wilayah kepada pihak asing.
Dalam pernyataannya di Telegram, Zelensky menilai bahwa keputusan yang diambil tanpa melibatkan Ukraina justru akan menghalangi tercapainya perdamaian.
Ia menekankan bahwa rakyat Ukraina menginginkan perdamaian yang nyata, bukan hasil kompromi yang merugikan kedaulatan.
Kremlin juga telah mengkonfirmasi rencana pertemuan ini melalui pernyataan daring. Pihak Rusia menyebut diskusi di Alaska akan difokuskan pada opsi-opsi untuk mencapai kesepakatan damai jangka panjang.
Yuri Ushakov, pejabat senior Kremlin, mengakui bahwa proses ini akan penuh tantangan, namun pihaknya siap berpartisipasi secara aktif dan antusias.
Putin sendiri mengklaim empat wilayah Ukrain, yakni Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, dan Kherson serta Semenanjung Krimea yang telah dianeksasi sejak 2014.
Meskipun demikian, selama konflik tiga setengah tahun terakhir, pasukan Rusia belum sepenuhnya menguasai seluruh area di empat wilayah tersebut.
Bloomberg sebelumnya melaporkan bahwa pejabat AS dan Rusia tengah membicarakan kesepakatan yang akan mengukuhkan pendudukan Moskow di wilayah yang direbut selama invasi.
Namun, seorang pejabat Gedung Putih menilai laporan itu sebatas spekulasi. Kremlin pun tidak memberikan komentar tambahan, dan Reuters tidak dapat memverifikasi kebenaran informasi tersebut.
Tekanan atas Rusia
Menanggapi rencana tersebut, sejumlah pemimpin Eropa menyerukan peningkatan tekanan terhadap Rusia untuk menghentikan perang yang telah berlangsung sejak 2022.
Dalam pernyataan bersama pada Minggu (10/8/2025), mereka menegaskan satu-satunya cara efektif mencapai perdamaian adalah melalui kombinasi diplomasi aktif, dukungan berkelanjutan bagi Ukraina, dan langkah-langkah tegas terhadap Federasi Rusia guna mengakhiri agresi militer tersebut.
Pernyataan itu ditandatangani oleh para pemimpin Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Inggris, Finlandia, serta Ketua Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen.
Mereka menyambut baik inisiatif perundingan yang diupayakan Presiden AS Donald Trump dan menyatakan kesiapan untuk mendukung proses diplomasi tersebut.
Dukungan ini mencakup bantuan politik untuk Ukraina sekaligus penerapan sanksi dan pembatasan terhadap Rusia. Jalur komunikasi yang sudah ada, menurut mereka, dapat dijadikan titik awal dalam membangun negosiasi lanjutan.
Para pemimpin Eropa juga menegaskan bahwa resolusi damai harus menjamin kepentingan keamanan strategis baik bagi Ukraina maupun Eropa secara keseluruhan.
Selain itu, diperlukan jaminan pertahanan yang kuat dan kredibel agar Ukraina mampu menjaga kedaulatan dan integritas wilayahnya.
Mereka menekankan bahwa segala keputusan terkait masa depan Ukraina tidak boleh diambil tanpa keterlibatan langsung negara tersebut.
Sehari sebelum pernyataan itu, para penasihat keamanan nasional dari negara-negara sekutu Kyiv, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris, mengadakan pertemuan di Inggris untuk menyatukan pandangan menjelang KTT yang akan mempertemukan Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Presiden Prancis Emmanuel Macron, usai berbicara melalui telepon dengan Presiden Zelensky, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, dan Kanselir Jerman Friedrich Merz, kembali menegaskan bahwa masa depan Ukraina tidak bisa ditentukan tanpa persetujuan rakyat dan pemerintahnya.
Ia juga menambahkan bahwa Eropa harus menjadi bagian penting dari proses negosiasi perdamaian.
