PARBOABOA, Jakarta – KPK menemukan menemukan dokumen pencairan fiktif tunjangan aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun anggaran 2020-2022.
Merespon temuan KPK, Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merombak jajaran pejabat di Kementerian ESDM khususnya di Direktorat Jenderal (Ditjen) Mineral dan Batubara (Minerba).
"Ditjen Minerba ini perlu dirombak dan ditata-ulang para pejabatnya. Karena Kinerja Ditjen Minerba selama ini kurang memuaskan karena banyak pekerjaan yang terbengkalai hingga saat ini. Itu pun kalau memang Pemerintah serius meningkatkan kinerja pembangunan minerba nasional," kata Mulanto dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (29/03/2023).
Mulyanto menilai bahwa program hilirisasi mineral baik nikel, bauksit, tembaga, timah dan batubara yang nyaring digaungkan Presiden Jokowi bisa saja hanya tinggal sebatas wacana jika kondisi dan kinerja aparaturnya seperti itu.
Ia lalu memberikan contoh Proyek Gasifikasi batubara yang telah ditinggal investornya hingga terancam gagal.
“Contohnya adalah Proyek Gasifikasi batubara menjadi DME untuk substitusi LPG impor, yang diresmikan Presiden Jokowi nyatanya ditinggal investor AS. Proyek strategis nasional ini dapat kan terancam gagal,” ucapnya.
Belum lagi, lanjutnya, masalah berat yang masih membelit terkait kinerja manajemen minerba adalah soal penyelesaian masalah tambang ilegal dan para pembekingnya yang diduga merupakan aparat. Pembentukan Satgas tambang ilegal pun nyatanya sampai hari ini masih mandeg.
Selain itu, sambungnya, pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) terkait DMO batubara juga masih jalan di tempat. Padahal lembaga ini penting agar PLN mendapat jaminan pasokan batubara secara lebih lancar sesuai kuota DMO (Domestic Market Obligation) dan harga DPO (Domestic Price Obligation).
“Ditambah lagi Dirjen Minerba sekarang ini merangkap PLT Gubernur Babel. Jadi Wajar saja kalau kinerja Ditjen Minerba ini lemah dan sempoyongan, karena memang reformasi birokrasinya tidak mewujud," tandasnya.
Melihat banyaknya tunggakan pekerjaan Ditjen Minerba seperti itu, Mulyanto meminta untuk Presiden Jokowi segera mengambil sikap tegas. Keputusan tersebut sangat diperlukan agar pengelolaan sumber daya alam Indonesia tidak terus terbengkalai.
Pada Kamis 30 Maret 2023, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan sejumah uang senilai Rp1,3 miliar yang diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi dana fiktif tukin ASN Kementerian ESDM.
Asep mengatakan jika uang itu ditemukan usai tim penyidik KPK melakukan penggeledahan dalam sebuah apartemen mewah milik Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) M. Idris Sihite di kawasan Pakubuwono, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Maret 2023 dini hari.
“Di sana memang kita menemukan sejumlah uang, sejumlah uang ya, enggak puluhan miliar, sekitar Rp 1,3 miliar. Kenapa? Karena baru paginya dihitung ya,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/03/2023).
Adapun penggeledahan ini bermula ketika KPK menemukan sebuah kunci apartemen di ruang kerja Idris Sihite di Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba dan Kantor Pusat Kementerian ESDM pada Senin, 27 Maret 2023.
Editor: Maesa
