Alasan Pemerintah Menaikkan BBM: Risiko APBN Jebol hingga Krisis Finansial Global

Presiden Jokowi saat mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (03/09) (Foto: Antara Foto/Sigid Kurniawan)

PARBOABOA, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengungkap alasan di balik keputusan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi beberapa waktu lalu.

Dalam pembahasan pengendalian inflasi bersama seluruh kepala daerah di Istana Kepresidenan Jakarta, Jokowi menyebut kenaikan harga BBM memang tidak terelakkan. Kenaikan ini juga dialami oleh negara lain yang naik hingga berkali-kali lipat.

"Kemarin ada penyesuaian harga BBM yang saya kira bapak, ibu sudah tahu semuanya. Sama juga di negara kita urusan yang berkaitan dengan BBM ini persis sama yang dialami negara negara lain bahkan di beberapa negara harga BBM sudah berada di angka Rp17 ribu, ada yang Rp30 ribu, bahkan gas di Eropa sekarang ini sudah naiknya bisa 6 kali, ada 7 kali. Sehingga apa yang sudah kita tahan-tahan saat itu subsidi BBM kita agar tidak membengkak lagi ternyata tidak bisa kita lakukan,” kata Jokowi, Senin (12/09/2022) dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Presiden mengatakan, subsidi BBM yang dialokasikan dalam kas keuangan negara tahun 2022 ini sebesar Rp152 triliun. Tetapi, keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM justru membuat dana subsidi melonjak hingga tiga kali lipat.

"Sudah melompat 3 kali lebih menjadi Rp 502,4 triliun. Ini pun jumlah yang ada ini setelah kita lihat lebih detail itu kuota subsidinya hanya untuk 23 juta kiloliter Pertalite dan 15,1 juta kiloliter solar," tuturnya.

Dalam pemaparannya, kalkulasi tersebut hanya bisa bertahan sampai awal Oktober.

“Kalau sampai akhir tahun, sampai akhir Desember kebutuhan kita menjadi 29,1 juta kiloliter untuk Pertalite dan 17,4 kiloliter untuk solar. Ini estimasi ini akan kurang," lanjutnya.

Akibat kebutuhan yang semakin membesar itu, Jokowi menyebut APBN tidak lagi mampu memberikan subsidi dan dikhawatirkan akan ‘jebol’. Jadi, satu-satunya jalan yang bisa diambil pemerintah adalah dengan menaikkan harga BBM.

"Sehingga akan muncul lagi tambahan kebutuhan subsidi sebesar 195 triliun rupiah, artinya total kalau kita lakukan itu bisa sampai 700 triliun, uangnya dari mana? Enggak mampu APBN kita. Oleh sebab itu, kemarin ada penyesuaian harga BBM," tandasnya.

Kondisi Ekonomi Global

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, Kondisi perekonomian global dihadapkan pada ketidakpastian yang diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun depan. Ia mengatakan, ada tiga krisis yang sedang dihadapi dunia, yakni krisis pangan, energi, dan utang.

Ketidakpastian perkonomian global tersebut, kata Sri Mulyani, sudah dikaitkan dengan kesiapan APBN RI.

"Ada tiga area krisis yang dihadapi saat ini, yakni pangan, energi, dan utang. Dengan ketidakpastian ini, kita sudah mengaitkannya dengan kesiapan APBN," ucap Sri Mulyani dalam acara Sarasehan 100 ekonom yang digelar INDEF, Rabu (07/09/2022).

Menkeu Sri Mulyani juga menjelaskan, ketidakpastian global akan meningkatkan harga, suku bunga, dan aliran modal asing.

Untuk menghadapi hal tersebut, menurut dia, yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengurangi imbas dari gejolak yang mungkin timbul, yakni dengan menekan defisit APBN kembali di bawah 3 persen di tahun depan.

"Kalau defisit fiskal masih besar sehingga perlu dilakukan pembiayaan dalam jumlah besar apalagi hingga desperate, maka kita akan terkena pukulan dari sisi biaya dana," tuturnya.

Kementerian Keuangan juga sebelumnya sudah menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 50 negara berpenghasilan rendah yang terjebak hutang di tengah turbolensi ekonomi akibat inflasi tinggi dan krisis geopolitik. Yang mana hal itu merupakan pemicu harga energi dan pangan meroket.

Krisis geopolitik akibat perang di Ukraina juga memperburuk laju pemulihan ekonomi global. Akibatnya, rantai pasok terganggu yang membuat inflasi tinggi dan mendorong harga komoditas energi serta pangan menjadi tinggi. Oleh karenanya, sejumlah negara akhirnya terpaksa merilis kebijakan pengetatan moneter guna mengendalikan inflasi.

Editor: -
TAG :
Baca Juga
LIPUTAN KHUSUS