PARBOABOA, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia kini menjadi salah satu negara dengan anggaran pendidikan terbesar di dunia.
Namun, di balik angka fantastis tersebut, ia mengakui masih banyak persoalan serius berupa kebocoran anggaran yang membuat manfaatnya tidak sepenuhnya dirasakan rakyat.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam acara pembekalan kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat di Jakarta, Jumat (22/82025).
Menurutnya, meski anggaran besar telah dikucurkan pemerintah, banyak persoalan klasik yang membuat dana tersebut tidak sepenuhnya sampai ke tangan yang berhak.
“Indonesia termasuk negara dengan anggaran pendidikan terbesar di dunia. Tetapi, kita tidak boleh cepat puas. Masih ada kebocoran di sana-sini sehingga tidak semua sampai kepada rakyat,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Di hadapan ribuan guru dan kepala sekolah Sekolah Rakyat yang datang dari berbagai daerah, Prabowo menegaskan bahwa para pendidik di daerah adalah pihak yang paling mengetahui kondisi nyata.
Ia menyebut suara mereka jauh lebih otentik dibanding data yang diterima pemerintah pusat.
“Saudara-saudara di daerah lebih tahu masalah ini daripada kami di Jakarta. Selalu terdengar anggarannya sekian, tapi yang sampai ke sekolah ternyata tidak sesuai. Hangusnya di mana? Hilangnya di mana? Ini harus kita perbaiki,” ujarnya.
Anggaran Pendidikan 2026
Pemerintah pada 2026 menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun. Dari jumlah itu, porsi terbesar dialokasikan untuk program-program prioritas.
Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp335 triliun, naik dua kali lipat dari tahun 2025 yang hanya Rp171 triliun. Program ini ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.
Selain itu, program Sekolah Rakyat juga mendapat alokasi signifikan yakni Rp24,9 triliun, melonjak lebih dari 20 kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp1,76 triliun.
Pemerintah juga menganggarkan Rp3 triliun untuk pembangunan Sekolah Unggulan Garuda di sembilan lokasi, serta Rp22,5 triliun untuk revitalisasi sekolah dan madrasah, meningkat dari Rp19 triliun pada 2025.
Tak hanya itu, dana pendidikan juga disalurkan untuk program reguler seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Pada 2026, PIP ditargetkan menjangkau 21,1 juta siswa, KIP Kuliah bagi 1,2 juta mahasiswa, dan BOS untuk 11,6 juta siswa. Pemerintah juga mengalokasikan dana untuk peningkatan kompetensi 41.694 guru.
Dari total anggaran, sebesar Rp253,35 triliun disalurkan langsung ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) bidang pendidikan dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
165 Sekolah Rakyat
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo mengumumkan pencapaian terbaru terkait pembangunan Sekolah Rakyat, yaitu sekolah berasrama gratis yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Hingga Agustus 2025, sebanyak 100 Sekolah Rakyat telah resmi beroperasi. Jumlah ini akan bertambah 65 sekolah lagi pada September 2025, sehingga total menjadi 165 sekolah.
“Ini sungguh membesarkan hati saya. Bayangkan, baru beberapa bulan lalu saya memberi arahan, dan kini kita sudah punya 100 Sekolah Rakyat yang beroperasi. Bahkan September nanti akan bertambah 65 lagi. Ini prestasi luar biasa,” ujar Prabowo di hadapan 2.000 guru dan kepala sekolah.
Sekolah Rakyat pertama kali diluncurkan pada Juli 2025, tepat saat tahun ajaran baru dimulai.
Konsep sekolah ini adalah sistem asrama dengan seluruh biaya pendidikan, fasilitas, dan kebutuhan hidup siswa ditanggung negara.
Dengan begitu, anak-anak dari keluarga miskin dapat mengenyam pendidikan tanpa terbebani masalah ekonomi.
Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada para menteri yang bekerja lintas kementerian sehingga program ini bisa terealisasi lebih cepat dari perkiraan.
Ia mengaku awalnya memperkirakan sekolah-sekolah tersebut baru bisa beroperasi resmi pada Juli 2026, namun tim kabinet mampu mempercepat realisasinya.
“Terus terang, ini di luar dugaan saya. Saya kira baru bisa Oktober atau November. Tapi Kabinet Merah Putih bekerja tanpa hari libur, tanpa Minggu. Hasilnya, Sekolah Rakyat benar-benar berdiri lebih cepat,” kata Presiden.
Sementara Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa total Sekolah Rakyat rintisan pada 2025 mencapai 165 titik.
Sebanyak 100 sekolah di antaranya telah berjalan sejak Juli dan Agustus, sedangkan sisanya akan beroperasi pada September.
“Sekolah Rakyat adalah bukti keberpihakan negara kepada rakyat kecil. Dari sinilah mimpi anak-anak yang tadinya terabaikan kini mulai tumbuh,” ujar Gus Ipul.
Program ini dipandang sebagai salah satu simbol transformasi pendidikan di era Prabowo, sekaligus jawaban atas tantangan pemerataan akses pendidikan di Indonesia.
