PARBOABOA, Medan – Pemungutan suara terhadap keanggotaan Palestina di Perserikatan Bangsa-bangsa baru saja dilakukan.
Resolusi ini nantinya akan memberikan hak dan keistimewaan baru untuk Palestina. Selain itu juga meminta Dewan Keamanan (DK) untuk mempertimbangkan kembali permintaan Palestina menjadi anggota ke 194 PBB.
Rancangan resolusi ini digagas oleh Aljazair yang sampai saat ini masih menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Sedangkan Palestina sendiri adalah negara pengamat non-anggota PBB sejak 2012.
Dilansir dari Al Jazeera, Sabtu (11/05/2024), hasil dari pemungutan suara ini adalah sebanyak 143 negara mendukung, 25 abstain dan 9 lainnya menolak.
Presiden Palestina menyambut gembira hasil pemungutan suara ini. Pengesahan resolusi ini memberi arti dunia berdiri bersama hak dan kebebasan rakyat Palestina. Hasil pemungutan suara ini juga berarti dunia menentang agresi Israel di tanah Palestina.
Dari sembilan negara yang menolak Palestina menjadi anggota PBB adalah Amerika Serikat (AS). Bahkan, AS sempat memveto draf resolusi DK PBB terkait upaya Palestina menjadi anggota penuh.
Resolusi DK PBB yang diveto oleh AS itu akan membuka jalan bagi keanggotaan penuh Palestina di PBB. Impian Palestina yang sudah lama diupayakan namun terus dijegal Israel.
Robert Wood, Wakil Duta Besar AS untuk PBB menegaskan bahwa pemerintahan Biden menentang resolusi Dewan Keamanan itu.
Alasan utamanya adalah, berdasarkan Piagam PBB, calon anggota haruslah cinta damai. Dewan Keamanan harus memberikan rekomendasi penerimaan mereka ke Majelis untuk mendapatkan persetujuan akhir.
Namun, Majelis Umum PBB berbeda dengan Dewan Keamanan. Tidak ada hak veto dalam Majelis Umum yang memiliki anggota 193 negara.
Sembilan negara yang menolak Palestina mendapatkan keanggotaan penuh adalah Amerika Serikat, Israel, Argentina, Republik Ceko, Hongaria, Papua Nugini, Palau dan Nauru.
Sementara itu, dari 143 negara yang mendukung keanggotaan Palestina di PBB salah satunya adalah Australia.
Australia mengikuti pemungutan suara dengan mayoritas anggota Majelis Umum PBB mendukung resolusi yang secara efektif akan mengakui negara Palestina.
Australia juga merekomendasikan Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan persoalan ini dengan baik.
Keanggotaan Palestina adalah salah satu dari sedikit persoalan diplomatik yang berdampak pada perbedaan pendapat antara Amerika Serikat dengan sekutu dekatnya yaitu Australia.
Penny Wong, Menteri Luar Negeri Australia mengatakan negaranya memberi dukungan terhadap upaya Palestina menjadi anggota penuh PBB.
Penny Wong menuturkan, dukungan tersebut sebagai bagian dari membangun momentum untuk menjamin perdamaian dalam perang antara Israel dan Hamas di Gaza.
“Banyak mitra kami serta sebagian besar di wilayah kami memberikan persetujuan,” ungkap Penny Wong dalam sebuah konferensi pers di Adelaide, dilansir dari The Straits Times.
Penny Wong juga mengungkapkan, satu suara saja diyakininya tidak akan mengakhiri konflik yang terjadi di Palestina. Namun, semua seharusnya melakukan apa yang bisa dilakukan untuk membangun momentum menuju perdamaian.
Diketahui, dorongan agar Palestina menjadi anggota penuh di PBB terjadi tujuh bulan setelah perang antara Israel dan Hamas di Gaza. Di mana perang tersebut berujung agresi brutal dari Israel hingga menewaskan hampir 35 ribu orang di Gaza.
Dari 35 ribu orang warga Palestina yang tewas itu, sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak berusia hitungan hari sampai enam tahun.
Dalam berbagai pertemuan dewan dan majelis, krisis kemanusiaan yang dihadapi Palestina di Gaza serta pembunuhan puluhan ribu orang itu telah menimbulkan kemarahan bagi banyak negara.
