PARBOABOA Jakarta – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ahmad Sahroni mendukung komitmen pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak yang akan mengutamakan pencegahan tindak pidana korupsi.
“Langkah pencegahan memang harus dikedepankan dalam memberantas korupsi. Saya menyambut baik langkah preventif yang diusulkan pimpinan KPK Johanis Tanak," kata Sahroni di Jakarta, Kamis (29/09/2022).
Akan tetapi menurut Ahmad Sahroni, biaya penyidikan sampai eksekusi menjadi beban baru bagi negara karena terkadang lebih besar dari nilai korupsinya, namun hal ini tidak mengurungkan niatnya untuk tetap mengutamakann langkah pencegahan tindak pidana korupsi.
Dia juga berharap kepada anggota KPK terpilih Johanis Tanak dapat konsisten dalam melakukan komitmen tersebut.
“Implementasikan gagasan-gagasan Bapak (Johanis Tanak) dalam bentuk mekanisme yang baik dan ketat sehingga tugas KPK dalam menekan atau menghapuskan korupsi benar-benar dapat tercipta," ujarnya.
Sebelumnya pada Rabu (28/09/2022) Johanis Tanak telah dipilih sebagai pimpinan KPK oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Lili Pintauli Siregar yang telah mengundurkan diri pada Juli 2022.
"Atas nama Johanis Tanak terpilih sebagai calon anggota pengganti pimpinan KPK masa jabatan 2019-2023. Apakah dapat disetujui," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir usai Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota KPK di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Setelah semua anggota Komisi III DPR RI setuju naiknya Johanis Tanak sebagai pimpinan KPK. Keputusan ini pun akan dibawa dalam Rapat Paripurna DPR untuk pengambilan keputusan di Tingkat II dan selanjutnya disampaikan kepada Presiden untuk dilantik.
Sebelumnya di hadapan anggota III DPR RI Johanis mengatakan jika dirinya terpilih untuk memimpin KPK dirinya akan mengutamakan pencegahan tindak pidana korupsi.
"Ketika sekiranya Tuhan Yang Maha Esa mengizinkan saya untuk kemudian bergabung dengan rekan-rekan di KPK, saya juga mencoba menyampaikan kepada teman-teman untuk mengedepankan penanganan perkara tindak pidana korupsi melalui tindakan pencegahan," ujar Johanis di hadapan anggota Komisi III DPR.
