Menteri PPPA: Pimpinan Daerah Ujung Tombak Pengampu Isu Perempuan dan Anak

PARBOABOA, Jakarta – Keterlibatan Perempuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat saat ini dirasa sangat penting.

Jumlahnya yang hampir mengimbangi jumlah laki-laki, membuka peluang meningkatnya kesetaraan gender dan partisipasi perempuan di berbagai aspek kehidupan.

Berdasarkan data statistik Indonesia 2023 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik pada Februari 2024 lalu mencatat penduduk Indonesia saat ini sudah mencapai 275,7 juta jiwa. 

Angka tersebut, terdiri dari 139,3 juta orang laki-laki dan 136,3 juta orang perempuan atau 50% dari total penduduk.  

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menilai, walaupun jumlah perempuan Indonesia sangat signifikan, namun peluang bagi mereka kenyataannya masih banyak tergantung oleh pemimpin daerah. 

Bintang menjelaskan Kemen PPPA adalah kementerian koordinasi dan bukan kementerian teknis. 

Sehingga dalam bekerja, pihaknya mengutamakan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya dan stakeholders lain. 

Karena itu, menurut Bintang, pihak yang paling strategis mengendalikan kebijakan terdekat dengan pusat untuk kepedulian isu perempuan dan anak, adalah pemerintah daerah. 

Menurutnya, ujung tombaknya adalah para gubernur, bupati dan walikota.

Dia menerangkan, banyak kesempatan bagi perempuan untuk bisa berkembang dan terlibat aktif dalam Pembangunan. 

“Hal itu bisa terwujud tidak terlepas dari kemauan dan motivasi para pimpinan daerah beserta para pejabatnya,” ujarnya. 

Lebih lanjut, dia menyebutkan masih banyak perempuan di Indonesia yang harus berjuang keras mewujudkan mimpinya sebagai perempuan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan memberdayakan dirinya sendiri.

Saat pandemi jelasnya beragam kenyataan yang bisa direkam, banyak perempuan yang harus berjuang untuk bisa mewujudkan mimpinya. 

Sebagai contoh sambungnya, para perempuan yang tinggal di wilayah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal).

Menurutnya, ada banyak kesempatan yang terbuka lebar untuk saling mendukung sesama Perempuan dan membantu yang belum mandiri serta saling melindungi.

Kenyataan tersebut jelasnya, telah mendorong Kemen PPPA untuk mengembangkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).

Konsep DRPPA ungkapnya, sangat penting dikembangkan karena diskriminasi gender masih banyak terjadi.

Ia menjelaskan, bentuk diskriminasi gender itu sangat banyak diantaranya, stereotip, marjinalisasi, subordinasi, beban ganda dan kekerasan.

Dalam membangun bangsa, menurutnya, perempuan harus memiliki akses yang setara dengan laki-laki sebagai mitra.

Oleh karena itu, melalui program tersebut, pihaknya berharap akan banyak pihak digerakan khususnya pemerintah daerah untuk membantu perempuan. 

“Dimulai dari akar rumputnya dulu dan implementasinya juga mempertimbangkan kearifan lokal,” ungkapnya.

Dia menambahkan, desa-desa model DRPPA dapat mendampingi dan melakukan replikasi pada desa-desa yang ada disekelilingnya.

Menyoroti isu yang sama, anggota DPD RI terpilih 2024, Niluh Djelantik menyatakan, sesama perempuan harusnya menyadari bahwa mereka tidak sendiri.

Niluh menjelaskan bahwa tugas para perempuan itu berat, apalagi dengan dibebani dengan banyak tanggung jawab.

Namun menurutnya, satu hal yang harus disadari bersama, setiap perempuan itu bermakna. Karena itu, dia minta, suara perempuan harus didengar.

Ini bukan hanya tentang kesetaraan gender tetapi juga bagaimana para perempuan harus bersatu. 

“Kita para perempuan bisa saling menjaga dan melindungi,” tegasnya.