PARBOABOA, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memimpin pertemuan penting di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025), dengan mengundang sejumlah menteri dan tim Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi.
Agenda utama pertemuan tersebut adalah percepatan realisasi proyek hilirisasi nasional di berbagai sektor strategis.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa proyek-proyek yang dibahas merupakan bagian dari program prioritas yang telah dirancang secara matang.
Keseluruhan proyek ini diperkirakan akan menghabiskan nilai investasi hampir 45 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan sekitar Rp720 triliun.
Ia menambahkan, realisasi fisik proyek direncanakan dimulai pada Juni 2025 melalui proses groundbreaking. Menurut Bahlil, ini merupakan hasil kerja sama lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Investasi dan satgas teknis terkait.
"Semuanya sudah kami bicarakan, sudah detail sekali. Dan ini adalah kolaborasi di antara satgas dan Kementerian Investasi dan kementerian-kementerian teknis yang lainnya," terangnya pasca pertemuan.
Proyek hilirisasi yang dibahas meliputi berbagai sektor seperti pengolahan nikel, bauksit, pembangunan kilang (refinery), serta fasilitas penyimpanan.
Selain itu, sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan perkebunan juga menjadi bagian dari rencana besar pemerintah. Salah satu sorotan utamanya adalah pengembangan ekosistem industri baterai kendaraan listrik.
Bahlil menyampaikan bahwa fokus ke depan bukan hanya pada mobil listrik, tetapi juga motor listrik, mengingat jumlah sepeda motor di Indonesia mencapai sekitar 140 juta unit.
“Selama ini kan kita minoritas, jadi sekarang kita mau bikin mayoritas," katanya.
Bahlil bilang, rencana pengembangan industri baterai kendaraan dimaksudkan sebagai salah satu langkah substitusi terhadap pemakaian BBM guna mendorong transisi energi.
Terkait pendanaan, Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar itu mengungkapkan sebagian besar sumber pembiayaan akan berasal dari entitas nasional Danantara.
Presiden Prabowo, lanjutnya, menegaskan pentingnya menjaga kendali negara atas proyek-proyek strategis tersebut.
“Saya yakinkan bahwa arahan Bapak Presiden Prabowo, ini proyek merah putih. Artinya kita usahakan, maksimalkan agar semua mayoritasnya ada di negara,” tutupnya.
Hilirisasi yang Adil dan Berkelanjutan
Pengamat kebijakan publik sekaligus pendiri Masyarakat Untuk Demokrasi Indonesia (Muda), Achmad Fanani Rosyidi, menekankan pentingnya mewujudkan hilirisasi yang berpihak kepada rakyat dan lingkungan.
Menurut Fanani, saat 60 persen penduduk Indonesia berada dalam usia produktif pada tahun 2045, peluang menuju masa depan yang gemilang terbuka lebar. Namun, hal ini bisa menjadi ancaman apabila tidak dikelola dengan bijak.
"Bonus demografi bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi kita bisa melesat jika SDM unggul, lapangan kerja cukup, dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Namun di sisi lain, ancaman ‘Indonesia Cemas’ mengintai jika stunting, pengangguran, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan tidak tertangani," ungkap Fanani dalam keterangannya, Sabtu (24/5/2025).
Fanani juga mengkritisi pelaksanaan hilirisasi yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat. Ia mencontohkan kasus hilirisasi nikel di wilayah Teluk Weda dan Pulau Obi, Maluku Utara, yang justru menimbulkan masalah ekologis dan sosial.
“Nelayan setempat kehilangan mata pencaharian karena ikan tercemar tailing, sementara janji kesejahteraan justru berbanding terbalik dengan meningkatnya kemiskinan dan konflik agraria,” paparnya.
Ia menekankan bahwa hilirisasi tidak boleh hanya menjadi slogan ekonomi, melainkan harus menjunjung prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Pemerintah, menurutnya, wajib menyusun dan mengawal peta jalan hilirisasi secara ketat agar tidak mengulangi pola pembangunan yang eksploitatif.
Selain itu, Fanani mengajak mahasiswa untuk bersikap kritis dan berperan aktif dalam mengawasi arah pembangunan nasional.
“Bonus demografi hanya bermakna jika generasi muda memastikan pembangunan berjalan berkeadilan. Jangan sampai kita mewariskan Indonesia yang emas di atas kertas, tapi cemas dalam realitas,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mendorong kolaborasi yang erat antara akademisi, masyarakat sipil, dunia usaha, dan pemerintah dalam menata ulang kebijakan hilirisasi nasional.
Fanani percaya bahwa sinergi semua elemen bangsa adalah kunci untuk membangun masa depan Indonesia yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
