PARBOABOA, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Komite Reformasi Digital Pemerintah.
Penunjukan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 yang diteken awal Agustus lalu.
Dengan mandat baru ini, Luhut akan memimpin percepatan transformasi layanan publik berbasis teknologi digital, yang diyakini mampu menjadi game changer bagi Indonesia.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (26/8/2025), Luhut menegaskan pembentukan komite ini merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Presiden Prabowo yang sudah disampaikan tujuh bulan sebelumnya.
Saat itu, Prabowo meminta dirinya menyiapkan konsep government technology atau govtech yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI).
Untuk memastikan program berjalan efektif, Luhut didampingi dua wakil ketua, yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Menteri Komunikasi dan Digital, Meutia Hafid.
Efisiensi Raksasa
Luhut menyampaikan, digitalisasi pemerintahan bukan hanya soal modernisasi sistem, melainkan juga strategi untuk menekan defisit anggaran negara.
Dari perhitungan awal tim, penerapan teknologi berbasis AI di berbagai program, khususnya penyaluran bantuan sosial (bansos), berpotensi menghasilkan penghematan antara Rp350 triliun hingga Rp400 triliun per tahun.
Angka itu hampir setara dengan dua pertiga dari defisit APBN yang saat ini berkisar Rp600 triliun.
Selain efisiensi anggaran, digitalisasi bansos diyakini akan meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat.
Berdasarkan kajian Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang juga dipimpin Luhut, program ini berpotensi mengurangi jumlah penduduk miskin hingga 34 juta orang.
“Dengan digitalisasi, kita bisa memastikan tidak ada lagi kebocoran. Bantuan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, reformasi digital akan diuji coba melalui proyek percontohan (pilot project) di Kabupaten Banyuwangi pada pekan ketiga September 2025.
Presiden Prabowo dijadwalkan hadir langsung dalam peluncuran tersebut. Uji coba ini akan menjadi model penerapan sistem digitalisasi bansos yang nantinya diperluas ke daerah lain.
Tak hanya soal bantuan sosial, pemerintah juga tengah menyiapkan penerapan Online Single Submission (OSS) berbasis AI.
Sistem ini dirancang untuk mempercepat proses perizinan investasi agar lebih efisien, transparan, dan ramah investor.
Menurut Luhut, koordinasi dengan Kementerian Investasi sudah dilakukan sehingga penerapan OSS berbasis AI bisa segera dimulai setelah proyek percontohan berjalan.
Dalam paparannya, Luhut menekankan bahwa keberhasilan reformasi digital membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Ia menyebut semua pihak sejauh ini menunjukkan dukungan penuh terhadap program tersebut.
Lebih jauh, Luhut menegaskan Indonesia akan belajar dari negara-negara yang telah lebih dulu sukses menerapkan digitalisasi berbasis AI, seperti India, China, Estonia, Turki, hingga Amerika Serikat.
Namun, ia juga menekankan bahwa implementasi di Indonesia akan dilakukan oleh talenta dalam negeri.
“Saya bahagia sekali karena program ini dilaksanakan oleh anak-anak Indonesia sendiri. Mereka punya kapasitas dan semangat luar biasa untuk membawa bangsa ini lebih maju,” kata Luhut.
Peran Strategis Luhut
Selain jabatan baru sebagai Ketua Komite Reformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan juga tetap dipercaya Presiden Prabowo untuk menduduki kursi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves).
Posisi strategis itu sebelumnya ia pegang sejak era Presiden Joko Widodo dan kini berlanjut di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dengan latar belakang militer, pengalaman panjang di bidang diplomasi, pertahanan, dan ekonomi, Luhut kerap ditunjuk untuk menjalankan misi khusus, baik di dalam maupun luar negeri.
Ia dikenal sebagai tokoh serba bisa atau “menteri segala urusan” yang kerap mengisi celah koordinasi antar sektor.
Diketahui, hubungan Luhut dengan Prabowo Subianto sudah terjalin sejak lama dan didasari latar belakang militer yang sama.
Keduanya berasal dari TNI Angkatan Darat dan pernah menduduki posisi strategis di era Orde Baru.
Kedekatan ini membuat Luhut menjadi salah satu sosok yang dipercaya penuh oleh Prabowo, baik sebagai penasehat maupun pelaksana kebijakan strategis.
Dukungan Luhut juga memperlihatkan kesinambungan arah kebijakan pemerintahan, khususnya di bidang pertahanan, investasi, hingga ekonomi hijau.
Profil Lengkap Luhut
Luhut Binsar Pandjaitan lahir di Toba, Sumatra Utara, pada 28 September 1947. Ia menempuh pendidikan militer di Akademi Militer Nasional (Akmil) Magelang dan lulus pada tahun 1970.
Setelah itu, Luhut melanjutkan pendidikan di berbagai institusi militer internasional, termasuk kursus militer di Amerika Serikat.
Karier militernya terbilang gemilang. Ia pernah dipercaya sebagai Komandan Jenderal Kopassus dan Pangdam I/Bukit Barisan.
Selepas pensiun dari militer, Luhut beralih ke dunia bisnis dengan mendirikan PT Toba Sejahtra yang bergerak di sektor energi dan sumber daya alam.
Dalam pemerintahan, Luhut pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Singapura, Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Presiden Abdurrahman Wahid, serta Kepala Staf Kepresidenan di era Presiden Joko Widodo.
Sejak 2016, ia dipercaya memegang jabatan Menko Marves yang terus berlanjut hingga pemerintahan Presiden Prabowo.
Selain karier politik dan bisnis, Luhut juga aktif di bidang sosial dan pendidikan melalui yayasan yang ia dirikan.
Dengan rekam jejak panjang, jejaring luas, dan kemampuan diplomasi yang mumpuni, ia tetap menjadi salah satu tokoh sentral dalam pemerintahan Indonesia modern.
