PARBOABOA, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos) tengah mengembangkan program Sekolah Rakyat sebagai inisiatif menciptakan pendidikan gratis.
Sekolah ini hadir dengan sistem pendidikan berasrama yang sepenuhnya gratis, serta mengusung model pendidikan unggulan bagi anak-anak yang terpinggirkan secara ekonomi dan sosial.
Program ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret untuk memutus rantai kemiskinan dan membuka peluang masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa.
Menteri Sosial, Gus Ipul, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukanlah sekolah alternatif, melainkan sekolah unggulan dengan fasilitas dan pendekatan pembelajaran untuk menjangkau anak-anak dari keluarga tidak mampu.
“Presiden ingin memuliakan orang miskin. Mereka harus punya akses pada fasilitas pendidikan bermutu, setara sekolah unggulan,” ujar Gus Ipul dalam keterangan yang diterima PARBOABOA, Jumat (23/5/2025).
Berbeda dari sekolah konvensional, seleksi masuk ke Sekolah Rakyat tidak didasarkan pada tes akademik atau IQ, melainkan murni berdasarkan status sosial ekonomi calon siswa.
“Yang sekolah di situ hanya anak-anak miskin ekstrem, tanpa seleksi akademik, tanpa tes IQ. Yang penting, dia dari keluarga miskin dan mau sekolah,” lanjut Gus Ipul.
Sekolah ini disebut menggunakan pembelajaran berbasis pemetaan bakat dan potensi anak, bukan kurikulum yang kaku.
Sistemnya dikenal dengan istilah talent mapping, sehingga memungkinkan siswa berkembang sesuai keunikan dan kekuatan masing-masing.
Selain itu, Sekolah Rakyat juga menerapkan sistem pendidikan fleksibel dengan model multi entry – multi exit, di mana siswa bisa menyelesaikan modul pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi mereka.
Jika seorang siswa harus bekerja terlebih dahulu setelah menyelesaikan satu modul, mereka bisa kembali melanjutkan pendidikan tanpa harus terikat dengan waktu kelulusan tiga tahun.
Fasilitas yang disediakan juga menjadi perhatian penting, mulai dari tempat tinggal yang nyaman dan sehat, hingga perawatan medis gratis jika ditemukan penyakit seperti TBC.
“Kita ingin mereka belajar dan tinggal di tempat yang layak, nyaman, bersih, dan bebas penyakit. Semua dibiayai negara 100 persen,” ujar Gus Ipul.
Dukungan Lintas Sektor
Kesuksesan program ini turut bergantung pada sinergi lintas kementerian dan dukungan pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya kontribusi Pemda dalam hal perizinan lahan.
Tito menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, serta instansi terkait lainnya untuk mengadakan rapat teknis.
Rapat ini bertujuan membahas sekaligus menyosialisasikan pedoman dan kriteria pendirian Sekolah Rakyat kepada pemerintah daerah.
Selain itu, Tito juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengeluarkan surat edaran guna mendorong keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program tersebut.
Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menambahkan bahwa pemerintah optimistis target Juli 2025 bisa tercapai dengan dukungan semua pihak. Ia mengajak masyarakat untuk memberantas kemiskinan melalui akses pendidikan yang layak.
Di sisi lain, para pakar pendidikan menyampaikan sejumlah catatan penting. Retno Wulan, Pakar Pendidikan dari Universitas Indonesia mengingatkan agar program ini tidak menciptakan segregasi sosial.
Menurut Retno, potensi risiko terbesarnya adalah pembentukan dua kelas sosial dalam pendidikan yang justru memisahkan anak-anak miskin dari anak-anak dari keluarga lebih mampu.
Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengingatkan bahwa masalah pendidikan di Indonesia sangat kompleks dan tidak cukup diselesaikan hanya dengan membangun sekolah baru.
"Jika Sekolah Rakyat justru memisahkan dan melabeli kelompok tertentu, maka ini bisa menjadi distraksi dari solusi yang lebih menyeluruh dan inklusif," katanya awal Mei.
Meski demikian, dengan desain inovatif dan pendekatan humanis, Sekolah Rakyat tetap diharapkan menjadi jembatan emas bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk meraih pendidikan yang bermutu dan masa depan yang lebih baik.
Kondisi Terkini
Salah satu titik yang siap menyambut tahun ajaran baru 2025/2026 adalah Sekolah Rakyat di Kota Solo. SR Solo akan menerima 100 siswa baru yang akan dibagi ke dalam empat rombongan belajar (rombel), masing-masing berisi 25 siswa.
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo, telah melakukan kunjungan langsung pada 9 Mei 2025 untuk memastikan kesiapan fasilitas SR Solo yang akan beroperasi di area Sentra Terpadu Prof. Soeharso.
Dalam kunjungannya, Agus mengungkapkan bahwa berbagai sarana penunjang belajar sudah tersedia dengan baik, mulai dari ruang kelas yang nyaman, asrama yang layak, dapur, hingga ruang makan yang bersih dan fungsional.
Tak hanya itu, tersedia juga fasilitas ibadah yang inklusif, seperti masjid dan ruang kerohanian untuk siswa beragama Kristiani, serta fasilitas pendukung lain seperti laboratorium dan lapangan terbuka.
Proses pendaftaran siswa di SR Solo telah dimulai, dengan mengacu pada kriteria utama yaitu siswa berasal dari keluarga miskin atau berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem.
Untuk memastikan penerimaannya tepat sasaran, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Pemerintah Kota Solo melakukan verifikasi data langsung di lapangan.
Agus menjelaskan bahwa pendataan calon siswa dilakukan dengan teliti. Setelah data awal dikumpulkan, dilakukan pengecekan ulang untuk memastikan bahwa mereka benar-benar berasal dari keluarga miskin dan bersedia mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat.
Verifikasi ini dilakukan bersama pihak pemerintah daerah agar sesuai dengan ketentuan program.
Lebih jauh, ia juga mengajak pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan bangunan-bangunan kosong atau terbengkalai sebagai lokasi baru SR.
Hal ini penting karena standar luas lahan untuk pembangunan SR kini ditingkatkan menjadi delapan hektare, guna mewujudkan konsep sekolah unggulan yang dilengkapi fasilitas komprehensif.
Dalam skala nasional, Sekolah Rakyat ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2025 di 65 titik di seluruh Indonesia.
Lokasinya tersebar di Pulau Jawa (34 titik), Sumatera (13 titik), Sulawesi (8 titik), Bali dan Nusa Tenggara (3 titik), Kalimantan (2 titik), Maluku (2 titik), dan Papua (1 titik).
Total kapasitas awal diperkirakan menampung 6.800 siswa, dan akan ditingkatkan hingga 100 titik dengan kapasitas 10.000 siswa.
Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan kehadiran Sekolah Rakyat di setiap kabupaten/kota di Indonesia, dengan total sekitar 240 titik dan masing-masing titik memiliki sekitar 40 rombongan belajar.
