PARBOABOA, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati minta Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) untuk menyerahkan rincian transaksi janggal senilai Rp 300 trilyun, sebagaimana yang diungkap PPATK sebelumnya.
Sri Mulyani mengaku, dirinya tidak mendapatkan informasi terkait transaksi janggal berupa angka, nama, dan jenis transaksi yang dilakukan oleh jajarannya.
“Sampai siang hari ini saya tidak mendapatkan informasi Rp300 triliun,” kata Sri Mulyani pada konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu (11/03/2023).
“Itu ngitungnya dari mana, transaksinya apa aja, siapa yang terlibat?” sambungnya.
Menkeu mengatakan, pada Kamis (09/03/2023) lalu, ia baru saja menerima surat dari Kepala PPATK Ivan Yusriavandana.
Surat tersebut hanya berisikan informasi tentang jumlah surat yang sudah dikirimkan oleh PPATK ke Kementerian Keuangan beserta daftar kasusnya tanpa merincikan nominalnya.
“Saya sudah kontak pak Ivan, sudah seizin pak Mahfud. Pak Ivan seperti apa yang Rp300 Triliun itu? Ya mbok disampaikan aja secara jelas kepada media,” ucapnya.
Sri Mulyani meminta informasi tersebut disampaikan dengan detail, termasuk pohon transaksinya. Lalu, jika perlu informasi itu juga dibagikan ke publik atau bahkan bisa dijadikan sebagai bukti hukum.
“Monggo. Makin jelas, makin bagus,” tegasnya.
Selain itu, Sri Mulyani juga ingin tahu siapa saja jajarannya yang masuk dalam transaksi janggal tersebut agar membantunya dalam upaya ‘bersih-bersih’ institusi yang ia pimpin.
Ia juga telah menugaskan petinggi Kemenkeu untuk mengikuti perkembangan laporan yang ia minta dari PPATK.
“Kalau ada data baru, kita terus tindak lanjuti,” pungkasnya.
