Parboaboa, Jakarta – Di tengah panasnya kabar penundaan pemilu 2024, KPU rupanya tengah mengusulkan anggaran dana untuk pemilu serentak 2024 mendatang. Tidak tanggung-tanggung, anggaran dana yang di usulkan KPU mencapai Rp 76,66 T.
Anggaran tersebut akan diambil dari sebagian APBN tahun 2022 hingga 2025. Tahun 2022 senilai Rp 8,06 T, 2023 senilai Rp 17,47 T, 2024 senilai Rp 49,07 T dan pada 2025 senilai Rp 2,06 T.
Akan tetapi, anggaran dana tersebut sampai sekarang belum cair menunggu persetujuan dari pemerintah dan DPR. Sampai saat ini KPU masih berharap dana senilai Rp 8,06 T tahun ini bisa segera di cairkan. Mengingat persiapan KPU untuk Pemilu 2024 akan dimulai pada pertengahan tahun ini.
“kami sudah mengajukan ke pemerintah dan DPR, dan kami menunggu pembahasannya,” ujar Bernad Dermawan selaku Sekjen KPU.
Adapun rincian anggaran Pemilu 2024 yang telah diusulkan KPU, tetapi belum dicairkan pemerintah, yakni:
1. kegiatan tahapan: 82,84 persen (Rp 62,74 T, red)
- Honor badan ad hoc: 54,90 persen (Rp 42,08 triliun, red)
- Logistik: 21,97 persen (Rp 16,84 triliun,red)
- Pemutakhiran data pemilih: 1,02 persen (RP 781,89 miliar, red)
- Pencalonan: 1,68 persen (Rp 1,29 triliun,red)
- Sosialisasi (APK,iklan,dll): 1,60 persen (Rp 1,23 triliun, red)
Tahapan lainnya: 18,83 persen (Rp 14,43 triliun, red)
2. Kegiatan dukungan tahapan: 18,16 persen (Rp 13,92 T, red)
-Pembangunan/Renovasi/Rehabiltasi Gedung Kantor (549 Satker)- Pembangunan/Renovasi/Rehabilitasi Gudang Arsip Pemilu (514 Satker)
-Pengadaan Kendaraan Operasional (549 Satker)
-Gaji Pegawai KPU seluruh Indonesia 14.578 orang (ASN dan Non ASN)
-Belanja Operasional Kantor KPU seluruh Indonesia (549 Satker)
-Dukungan IT (549 Satker)
-Seleksi Komisioner
Namun, beberapa pihak menilai usulan dana Pemilu 2024 yang dicanangkan KPU sangat fantastis. Salah satu pihak yang menilai usulan itu sangat fantastis datang dari Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Angraini.
“Anggaran yang diajukan itu kalau saya baca dari dokumen yang saya dapat untuk 2022, 2023, 2024 dan 2025, jadi ada 4 tahun, jadi memang angka Rp 76 triliun cukup bikin merinding di tengah situasi kita saat ini,”ucap Titi.
Menurutnya, indonesia saat ini sedang dalam situasi yang sangat tidak baik akibat pandemik Covid-19. Seharusnya, lembaga negara bisa lebih bisa menghemat anggaran.
