Kritik Subsidi Mobil Listrik, Wakil Ketua DPR RI Minta Pemerintah Fokus Bantu Petani dan Nelayan

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyoroti kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi kendaraan (mobil) listrik. Menurutnya, pemerintah seharusnya fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan pada umumnya dibanding menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik. (Foto: DPR RI)

PARBOABOA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengkritik kebijakan pemerintah mengenai pemberian subsidi untuk mobil listrik, karena menurutnya masih ada sektor lain yang lebih membutuhkan bantuan.

Dia menilai, pemerintah seharusnya menggunakan anggaran yang ada untuk membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan.

"Subsidi untuk yang papa, bukan untuk yang berdaya. Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgent, membangun pertanian dengan mensubsidi petani dan pertanian atau mensubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?" ujar Gobel seperti dikutip Parboaboa dari Parlementaria, Selasa (16/5/2023).

Dia mengungkapkan, pembeli kendaraan listrik harus mengantre selama berbulan-bulan untuk mendapatkannya, karena tingginya permintaan dari masyarakat.

Namun di lain pihak, dia yang terjadi di lapangan, dia kerap menerima pengaduan dari para petani yang mengaku kesulitan mendapatkan pupuk saat masa tanam. Hal ini kemudian berdampak pada hasil panen yang tidak memenuhi kualitas, sehingga harga gabah jatuh dan hasil produksinya pun tak diserap Bulog.

Bahkan dia menyebut, berdasarkan data yang ada anggaran untuk subsidi pupuk mengalami penurunan terus dalam lima tahun belakangan.

Pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp34,3 triliun, kemudian turun menjadi Rp31 triliun pada 2020. Turun lagi menjadi Rp29,1 triliun pada 2021, kemudian pada 2022 menjadi Rp25,3 triliun, dan pada 2023 sisa Rp24 triliun. Artinya dalam lima tahun belakangan, subsidi pupuk berkurang hampir Rp 10 triliun.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah untuk menggunakan anggaran yang ada untuk hal-hal prioritas, misalnya untuk mengurangi kemiskinan serta menguatkan pertanian dan perikanan.

"Mari kita efektifkan dana negara untuk hal-hal yang prioritas dan mendesak. Keberpihakan kita harus jelas untuk siapa dan kepada siapa," tandas Gobel.

Editor: Rini
TAG :
Baca Juga
LIPUTAN KHUSUS